Jakarta, CNN Indonesia -- Amien Rais, yang pernah menjabat sebagai Ketua MPR RI, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas politik nasional dengan cara mempertahankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga masa jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2029. Dalam pernyataannya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat ini menekankan pentingnya menghormati ritme pergantian kekuasaan setiap lima tahun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, untuk menghindari guncangan politik yang tidak perlu.
“Ritme pergantian kekuasaan per 5 tahun sekali sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus kita pertahankan supaya tidak ada pemerintahan pusat yang diturunkan di tengah jalan,” ungkap Amien dalam pernyataan resminya yang disampaikan melalui kanal YouTube Amien Rais Official.
Pentingnya Stabilitas Pemerintahan
Amien menegaskan bahwa sebuah pemerintahan seharusnya hanya dapat dijatuhkan sebelum masa jabatannya berakhir jika terdapat alasan yang sangat luar biasa. Ia memberikan contoh tindakan pidana berat, seperti membocorkan rahasia negara kepada pihak asing demi keuntungan finansial, atau keterlibatan dalam skandal moral yang serius. Di luar kondisi tersebut, Amien berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto harus diberikan kesempatan yang adil untuk merealisasikan delapan program prioritasnya, yang dikenal sebagai Astra Cita.
Program-program tersebut mencakup penguatan demokrasi Pancasila, pemenuhan hak asasi manusia, penguatan pertahanan dan keamanan, penciptaan lapangan kerja, serta kesetaraan gender. “Mengingat pengalaman politik kita di masa lalu, enam tahun ada lima presiden berganti-ganti dan semuanya menguras energi nasional kita, maka Presiden Prabowo kita kasih fair chance, kesempatan yang wajar. Biarlah beliau bekerja sekeras-kerasnya untuk mewujudkan cita-citanya sampai 20 Oktober tahun 2029,” jelasnya.
Kemungkinan Pemakzulan dan Tantangan Ekonomi
Amien juga menyoroti bahwa secara hukum tata negara, proses pemakzulan seorang kepala negara di Indonesia sangatlah rumit. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, usulan pemakzulan harus melalui serangkaian persetujuan yang ketat di DPR, evaluasi selama 90 hari di Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan akhir di MPR. Melihat situasi politik dan kepemimpinan parlemen saat ini, ia menilai wacana pemakzulan, baik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, adalah hal yang hampir tidak mungkin terjadi.
“Mengharapkan para anggota DPR-MPR berani memaksa Presiden Prabowo, rasa-rasanya itu mustahil. Semarah apa pun kita pada Gibran, dengan konstelasi pimpinan DPR-MPR yang sekarang ini, kiranya melakukan impeachment terhadap Gibran itu juga amat sangat sulit,” tambahnya, mengingat kembali pengalaman kelam sejarah politik Indonesia antara tahun 1998 hingga 2004, di mana terjadi pergantian lima presiden dalam waktu singkat yang sangat menguras energi nasional.
Di samping dukungannya terhadap Prabowo, Amien juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi saat ini. Ia mencatat bahwa bangsa sedang menghadapi tantangan serius, ditandai dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lesunya aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional. Oleh karena itu, ia mengimbau Prabowo dan para menteri untuk menghentikan aksi pamer kemewahan dan aktivitas hiburan yang tidak sensitif terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat.
“Kurangi semaksimal mungkin suasana pesta pora para menteri. Terutama Pak Prabowo jangan pernah joget-joget lagi dan sempat difoto begitu, adegan-adegan bermewah-mewah sampai disiarkan ke publik. Reaksi masyarakat seragam yaitu marah,” tegasnya. Amien khawatir jika tekanan ekonomi, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan penarikan uang secara besar-besaran, terus berlanjut, hal itu dapat memicu keresahan sosial yang lebih besar dibandingkan dengan gerakan massa pada tahun 1998.
