Prabowo Tegaskan Pembenahan Polri dan TNI, Pastikan Tak Ada Aparat Kebal Hukum
Dengan tegas Presiden Prabowo Subianto menyampaikan niatnya memperbaiki kinerja lembaga hukum. Perubahan ini mencakup instansi seperti Polri maupun TNI. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh dasar kenegaraan. Kepercayaan masyarakat yang sempat terkikis diharapkan bisa pulih kembali.
Pagi itu, Prabowo bicara panjang lebar di rumahnya di Hambalang, Bogor - dikelilingi beberapa tokoh serta wartawan yang hadir. Bukan cuma satu instansi saja yang mesti berubah katanya, sistem hukum secara keseluruhan butuh penyegaran.
“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo.
Tidak cuma omong kosong, tindakan pada petugas yang melanggar aturan memang benar-benar dijalankan pemerintah. Begitu kata dia.
“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” tegasnya.
Pemimpin butuh kepercayaan, itu sebabnya Prabowo menekankan pentingnya aparat hukum yang bisa dipercaya. Meski begitu, kunci sebenarnya terletak pada sikap jujur dalam menjalankan tugas. Tanpa ini, sulit membayangkan bagaimana sebuah negara mampu bertahan lama.
“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” ucapnya.
Tidak main-main soal ini, presiden tegas bahwa kelakuan aparat yang melanggar aturan bakal ditindak tanpa pandang bulu. Dari mulutnya sendiri disampaikan: aksi beberapa individu kerap menjatuhkan citra lembaga secara menyeluruh.
“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.
Pembenahan yang dimaksud membuat Prabowo membuka ruang bagi tiap lembaga memperbaiki diri dari dalam. Kalau tak ada perubahan setelah waktu tertentu, pemerintah tak ragu bertindak lebih keras.
Tidak hanya itu, pemimpin negara turut menekankan perlunya pengamatan langsung di lokasi, agar tindakan-tindakan tak sah bisa segera diketahui. Di antaranya soal penambangan tanpa izin, yang mestinya bisa ditangani oleh petugas berwenang.
“Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?” katanya.
