Fakta Nasional

Narasi “Reformasi Jilid 2” Ramai Digulirkan, Pengamat Soroti Fenomena Fetisisme Revolusi di Kalangan Oposisi

Narasi mengenai “Reformasi Jilid 2” kembali ramai digaungkan sejumlah kelompok oposisi dan aktivis mahasiswa di media sosial maupun ruang-ruang diskusi publik. Gerakan tersebut muncul dengan membawa k...

A
Amara Rukmana
03 June 2026
8 pembaca
Narasi “Reformasi Jilid 2” Ramai Digulirkan, Pengamat Soroti Fenomena Fetisisme Revolusi di Kalangan Oposisi
Sumber gambar: kabarnetizenterkini.com
Narasi mengenai “Reformasi Jilid 2” kembali ramai digaungkan sejumlah kelompok oposisi dan aktivis mahasiswa di media sosial maupun ruang-ruang diskusi publik. Gerakan tersebut muncul dengan membawa kritik terhadap pemerintah, sistem politik, hingga kondisi sosial ekonomi nasional yang dinilai mengalami kemunduran.

Namun di tengah menguatnya narasi tersebut, muncul pandangan lain yang menilai bahwa sebagian gerakan oposisi saat ini mulai terjebak pada romantisme revolusi dan teori konspirasi politik yang berlebihan.

Fenomena ini dinilai menciptakan persepsi seolah negara berada dalam kondisi rusak total dan membutuhkan revolusi besar-besaran untuk menyelamatkan bangsa.

Kritik terhadap Narasi Negara “Bobrok”

Dalam berbagai forum diskusi publik, kelompok yang mengusung narasi Reformasi Jilid 2 kerap menyebut bahwa pemerintah tengah membangun kekuasaan terpusat, menguntungkan elit tertentu, hingga menindas rakyat melalui kebijakan negara.

Namun sejumlah pihak mempertanyakan dasar objektif dari tuduhan tersebut.

Pasalnya, berbagai indikator nasional menunjukkan kondisi Indonesia masih berada dalam situasi yang relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap berada di atas 5 persen, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah tergolong tinggi, serta berbagai program ketahanan pangan dan energi tengah terus diperkuat.

Selain itu, posisi diplomasi Indonesia di tingkat internasional juga dinilai semakin diperhitungkan di tengah dinamika geopolitik global.

Meski demikian, tidak dipungkiri masih terdapat berbagai persoalan dalam pelayanan publik, administrasi pemerintahan, hingga penegakan hukum. Akan tetapi, persoalan tersebut dinilai sebagai tantangan yang memang harus dibenahi secara bertahap melalui mekanisme demokrasi dan reformasi kelembagaan, bukan dengan pendekatan revolusioner yang berisiko memicu instabilitas nasional.

Dinilai Terjebak “Fetisisme Revolusi”

Pengamat sosial politik menilai sebagian kelompok oposisi, khususnya dari kalangan mahasiswa idealis, mulai menunjukkan pola yang disebut sebagai “fetisisme terhadap revolusi”.

Istilah tersebut menggambarkan kondisi ketika revolusi dianggap sebagai simbol heroisme dan kebanggaan moral, tanpa disertai konsep perubahan sistem yang matang dan realistis.

Dalam praktiknya, sebagian narasi yang berkembang disebut hanya berfokus pada upaya menjatuhkan pemerintah, tanpa menawarkan desain konkret mengenai sistem pengganti, stabilitas pasca-perubahan, maupun mitigasi risiko sosial dan keamanan nasional.

“Revolusi sering dibayangkan sebagai jalan cepat memperbaiki negara, padahal dalam sejarah banyak negara justru terjebak konflik berkepanjangan setelah pergantian rezim,” ujar salah satu pengamat politik dalam diskusi publik di Jakarta.

Beberapa contoh seperti Libya, Sudan, hingga Irak disebut menjadi gambaran bagaimana gejolak politik yang awalnya membawa semangat perubahan justru berkembang menjadi konflik internal, perang saudara, hingga intervensi asing.

Risiko Instabilitas dan Ancaman Intervensi Asing

Indonesia dinilai memiliki posisi strategis dengan kekayaan sumber daya alam yang besar, sehingga setiap gejolak politik berskala nasional berpotensi menarik kepentingan pihak asing.

Karena itu, sejumlah pihak mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap dilakukan dalam koridor konstitusional dan demokratis.

Mekanisme hukum seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi, pengawasan parlemen, advokasi kebijakan, hingga gerakan sosial damai dinilai sebagai jalur yang lebih aman dan sehat dibanding mobilisasi revolusioner yang berpotensi menciptakan konflik horizontal.

Demokrasi Tetap Membuka Ruang Kritik

Meski mengkritik narasi revolusioner, sejumlah pihak menegaskan bahwa demokrasi tetap harus memberi ruang terhadap kritik publik, termasuk dari mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.

Namun kritik dinilai perlu dibangun berdasarkan data, analisis objektif, serta solusi yang konstruktif, bukan sekadar membangun ketakutan atau asumsi bahwa negara berada di ambang kehancuran.

Di tengah dinamika politik nasional, publik diharapkan tetap menjaga rasionalitas dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memperkeruh situasi sosial maupun memperlemah persatuan nasional.



Artikel Terkait