Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2026 tetap dalam kondisi yang terkelola dengan baik, meskipun ada berbagai isu yang mengemuka mengenai potensi pelanggaran anggaran dan peningkatan defisit fiskal.
Menurut Said, sejumlah informasi yang mengklaim bahwa saldo APBN semakin menipis dan defisit diperkirakan akan melebihi 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) harus dianalisis secara objektif berdasarkan data kinerja fiskal pemerintah.
Respons Terhadap Kritik dan Kinerja Ekonomi
“Kita harus apresiasi dan merespons secara bijak kritik maupun alarm kewaspadaan dari para pengamat dan akademisi. Saya menganggap itu sebagai bentuk kepedulian. Yang berbahaya justru kalau publik sudah apatis,” ungkap Said dalam pernyataannya pada Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa kinerja ekonomi nasional pada kuartal pertama tahun 2026 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,6 persen, didorong oleh konsumsi rumah tangga selama bulan Ramadan dan Lebaran, serta percepatan belanja pemerintah.
“Belanja pemerintah yang biasanya baru berjalan cepat di kuartal II, tahun ini bisa lebih awal. Akibatnya, belanja pemerintah pada kuartal I 2026 tumbuh 21,81 persen secara tahunan dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,26 persen,” tambahnya.
Indikator Ekonomi yang Positif
Said juga menyebutkan bahwa beberapa indikator makro masih menunjukkan daya tahan yang baik. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 5,5 miliar dolar AS dan telah bertahan positif selama 71 bulan berturut-turut. Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara pada kuartal I 2026 mencapai Rp574,9 triliun, dengan pertumbuhan 10,5 persen secara tahunan. Penerimaan pajak bahkan meningkat 20,7 persen menjadi Rp394,8 triliun.
“Penerimaan pajak tumbuh sangat positif sehingga mampu menopang percepatan belanja program dan modal pemerintah,” jelas Said.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp815 triliun, meningkat 31,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Said, percepatan belanja ini memang berdampak pada pelebaran defisit APBN menjadi Rp240,1 triliun atau setara dengan 0,93 persen PDB, namun angka tersebut masih dalam batas aman.
“Defisit itu masih pada rentang terkendali. Bahkan saya memperkirakan hingga akhir tahun defisit APBN berada di kisaran 2,56 persen PDB, lebih rendah dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen PDB,” ujarnya.
Dia juga mengklarifikasi isu mengenai saldo APBN yang disebut-sebut tinggal Rp120 triliun. Said menegaskan bahwa saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah masih utuh sebesar Rp420 triliun. “Dana SAL itu tidak hilang. Sebanyak Rp300 triliun memang ditempatkan di bank-bank Himbara, tetapi statusnya tetap milik negara dan bahkan menghasilkan imbal hasil,” tegasnya.
Menurutnya, penggunaan SAL juga tidak bisa dilakukan sembarangan karena harus mendapatkan persetujuan dari DPR sesuai dengan ketentuan undang-undang.
