Jakarta, CNN Indonesia -- Muhammad Qodari, yang menjabat sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang dapat disebut sebagai pemimpin Reformasi Jilid II. Pernyataan ini disampaikan Qodari sebagai tanggapan terhadap sorotan "Reformasi Jilid II" yang muncul dalam aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada hari Jumat, 12 Juni.
“Saya mau letakkan pada konteks yang sesungguhnya. Pak Prabowo itu adalah pemimpin Reformasi Jilid II. Saya ulang ya: Pemimpin Reformasi Jilid II,” tegas Qodari dalam sebuah diskusi di CNNIndonesia TV pada malam hari yang sama.
Reformasi Ekonomi yang Berani
Qodari menjelaskan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo dalam mereformasi struktur ekonomi Indonesia. Ia menekankan bahwa Prabowo berupaya agar keuntungan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok elit tertentu. “Yang dilakukan pak Prabowo sekarang beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia; struktur yang selama ini hanya menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh pak Prabowo,” tambahnya.
Qodari juga menyatakan bahwa tindakan Prabowo sangat berani, terutama dalam mengusut kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023 serta penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). “Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi perubahan. Namanya bukan Reformasi Jilid II, tapi strategi transformasi bangsa. Nah, itu yang dikerjakan oleh pak Prabowo saat ini. Apalagi yang Anda cari?” ungkapnya.
Tanggapan dari Akademisi
Di sisi lain, Ubedilah Badrun, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta (UNJ), menolak penilaian Qodari tersebut. Ia berpendapat bahwa Prabowo lebih tepat disebut sebagai pemimpin kakistokrasi, yang merupakan bentuk pemerintahan yang dikelola oleh individu-individu yang tidak kompeten atau tidak bermoral. “Terbukti dengan sekian kali reshuffle (kocok ulang kabinet), kemudian korupsi masih merajalela,” jelas Ubed.
Ubed menegaskan bahwa tidak tepat jika Prabowo disebut sebagai pemimpin Reformasi Jilid II. Ia mengajak Prabowo untuk melakukan tindakan yang dianggap besar, namun mengingatkan bahwa aspirasi mahasiswa yang terungkap dalam demonstrasi harus diperhatikan. “Karena mereka (mahasiswa) adalah generasi yang akan merasakan masa depan Republik ini. Mereka adalah generasi yang sesungguhnya menjadi korban dari ulah kekuasaan yang justru merugikan generasi mereka,” katanya.
Mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa pada hari tersebut di Jakarta, dengan pusat kegiatan berada di Bundaran HI, Jalan Sudirman. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan, antara lain menghentikan pemborosan anggaran negara, menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), serta meminta Prabowo untuk mengakui kesalahan pemerintah.
