Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menginformasikan bahwa Komisi IX DPR telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp509 miliar untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran ini lebih kecil dibandingkan dengan usulan awal yang mencapai Rp1,2 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan Taruna Ikrar setelah rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang membahas anggaran BPOM di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026).
“Begini ya, sebetulnya anggaran yang ada Rp509 miliar itu, itu anggaran yang memang diusulkan oleh Badan POM. Seingat saya itu Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan makan bergizi gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar,” ujar Taruna.
Pengawasan Keamanan Pangan
Menurut Taruna, tambahan anggaran ini tidak termasuk dalam anggaran operasional BPOM. Anggaran untuk pengawasan MBG diambil dari postur anggaran lembaga tersebut. “Salah satu tugas dan fungsi Badan POM adalah tentu pengawalan keamanan pangan. Dan pengawalan keamanan pangan yang salah satunya menjadi program prioritas presiden adalah makan bergizi gratis,” jelasnya.
Taruna juga menjelaskan bahwa pengawasan BPOM mencakup pengambilan sampel MBG dari daerah-daerah yang berisiko tinggi terhadap keracunan. Proses pengawalan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mencegah keracunan akibat MBG. “Harapan kita tidak terjadi kejadian luar biasa, yaitu keracunan makanan bagi anak-anak kita. Yang kedua, kalau terjadi, kita bisa cepat menelusuri untuk terjadinya mitigasi supaya tidak terjadi lagi,” tambahnya.
Pentingnya Standar Keamanan Makanan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyambut positif tambahan anggaran BPOM sebesar Rp509 miliar untuk mendukung program MBG. Politikus Gerindra ini menekankan bahwa program MBG tidak hanya sekadar menyajikan makanan, tetapi makanan yang disajikan harus memenuhi standar keamanan. “Saya kira, MBG ini tidak hanya sekadar misalnya menyediakan makan dalam satu ompreng, tapi makanan itu harus aman,” tuturnya.
Sudaryono menegaskan bahwa untuk memastikan makanan yang aman, prosedur ketat harus diterapkan oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Jadi ini tidak simpel. Ya memang kelihatannya simpel, simpel kalau masak kita untuk diri kita sendiri. Ini masak untuk sekian ribu orang setiap hari,” jelasnya.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, BGN mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan evaluasi terhadap dapur MBG. Sudaryono memastikan bahwa BGN tidak akan lagi mengejar jumlah penerima manfaat MBG dengan mengorbankan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Ia menekankan bahwa BGN akan memperketat standar higiene dan sanitasi (SLHS) di seluruh titik SPPG di daerah. BGN juga mengancam akan menutup total SPPG yang tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan.
“Kami tegakkan secara konsisten dan strict, SPPG yang belum memenuhi ketentuan dilakukan suspend sampai dengan syarat dipenuhi dan perbaikan dilakukan. Manakala tidak dilakukan, maka kami suspend total, kami tutup secara permanen,” tegas Sudaryono.
