Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menyoroti masih tingginya jumlah pekerja informal di Indonesia meskipun tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat turun menjadi 4,65 persen pada Mei 2026. Menurut Marwan, pencapaian dalam bidang ketenagakerjaan tidak hanya dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga harus mempertimbangkan kualitas pekerjaan serta kesejahteraan para pekerja.
"Penurunan pengangguran patut diapresiasi. Namun, keberhasilan ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah orang yang bekerja. Pekerjaan yang tersedia juga harus memberikan penghasilan layak, kepastian kerja, dan perlindungan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa (27/10).
Data Terkait Pekerja Informal
Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang bekerja pada Mei 2026 mencapai 148,19 juta orang, di mana 87,88 juta orang atau sekitar 59,3 persen di antaranya bekerja di sektor informal. Sementara itu, pekerja formal baru mencapai 40,7 persen.
Marwan menegaskan bahwa tingginya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa tantangan di sektor ketenagakerjaan masih belum terselesaikan. Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasi yang dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan formal dan produktif.
Pentingnya Dukungan untuk Sektor Tertentu
Marwan juga meminta agar pemerintah memperkuat industri padat karya, seperti sektor tekstil, alas kaki, furnitur, dan pengolahan pangan, yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya memperluas kesempatan kerja. "Investasi perlu dinilai dari manfaatnya bagi masyarakat, termasuk jumlah pekerjaan formal yang tercipta, tingkat upah, dan keterlibatan tenaga kerja lokal. UMKM juga harus mendapat dukungan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar agar mampu berkembang serta membuka lebih banyak lapangan kerja," tambahnya.
Selain mendorong investasi dan penguatan industri, Marwan berpendapat bahwa pendidikan vokasi serta pelatihan kerja harus diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Ia menekankan bahwa keberhasilan program pelatihan tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari tingkat penempatan kerja lulusan dan peningkatan penghasilan yang mereka peroleh setelah mengikuti pelatihan.
Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Marwan meminta agar agenda ketenagakerjaan difokuskan pada beberapa sasaran yang terukur. Sasaran tersebut mencakup peningkatan proporsi pekerja formal, perbaikan daya beli masyarakat, dan perluasan jaminan sosial bagi pekerja.
"Capaian penurunan pengangguran harus menjadi pijakan untuk memperbaiki kualitas pekerjaan. Masyarakat perlu memperoleh pekerjaan yang memberikan kepastian penghasilan, perlindungan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan," tutupnya.
