Jakarta - Sirajudin Lasena, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan akan mengambil tindakan setelah menerima laporan resmi lebih lanjut mengenai kasus ini.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo, menyampaikan bahwa partainya akan memantau perkembangan kasus yang menimpa Sirajudin. "Saya baca di berita media. Tapi pasti akan mengambil tindakan sambil menunggu laporan (lebih lanjut) kalau sudah seperti OTT seperti itu sih ya," ungkapnya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/9/2026).
Proses Penangkapan Bupati
OTT ini berlangsung pada Senin (21/9). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sejumlah orang telah diamankan di beberapa lokasi. Bupati Sirajudin ditangkap di Jakarta. "Di mana dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang, yakni 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut," jelas Budi kepada wartawan pada hari yang sama.
Selain Bupati Sirajudin, pihak penyidik juga menangkap 13 orang lainnya. Rincian penangkapan menunjukkan bahwa empat orang ditangkap di Jakarta bersama Bupati, delapan orang di Boltara, dan satu orang di Gorontalo. "Lima orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian, delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utaranya, di antaranya di Kabupaten Bolmut itu sendiri, dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Gorontalo," tambah Budi.
Menunggu Kejelasan Kasus
PDIP saat ini masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini. Andreas menegaskan bahwa partainya akan terus memantau situasi dan mengikuti perkembangan hukum yang ada. "Iya (masih memantau kasusnya)," ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian publik, dan banyak yang menantikan langkah-langkah yang akan diambil oleh PDIP serta hasil dari penyelidikan KPK selanjutnya.
