Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah resmi berusia dua tahun pada Selasa, 20 Oktober 2026. Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) mengungkapkan berbagai pencapaian program prioritas yang telah dilaksanakan di berbagai sektor, termasuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, serta penegakan hukum.
Pencapaian di Sektor Pangan dan Energi
Dalam sektor pangan, pemerintah mencatat bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 13,29 persen dibandingkan tahun 2024. Indonesia tidak melakukan impor beras untuk konsumsi selama tahun 2025, dan cadangan beras yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai 3,248 juta ton pada akhir tahun tersebut. Proyeksi untuk produksi beras nasional pada tahun 2026 adalah 34,77 juta ton, yang melebihi kebutuhan nasional yang diperkirakan sebesar 31,10 juta ton.
Pemerintah juga menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi dengan mengurangi 145 regulasi yang menghambat penyaluran. Selain itu, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi diturunkan sebesar 20 persen untuk membantu mengurangi biaya produksi bagi petani. Di sektor kelautan, pemerintah berencana membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun 2025, dengan 65 lokasi yang sudah memasuki tahap uji coba operasional. Target pembangunan pada tahun 2026 adalah menjangkau 1.386 lokasi.
Dalam bidang energi, realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL) pada tahun 2025, berhasil memenuhi target APBN untuk pertama kalinya sejak tahun 2016. Program biodiesel B40 juga memberikan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun sepanjang tahun 2025. Pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026 dengan estimasi penghematan devisa mencapai Rp170 triliun dan bertujuan untuk menghentikan impor solar. Selain itu, program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) ditargetkan selesai dalam tiga tahun.
Perkembangan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Pemerataan akses listrik juga menjadi fokus pemerintah melalui program Listrik Desa, yang berhasil direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan sepanjang tahun 2025. Pengembangan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) juga dipercepat, dengan kerja sama untuk pembangunan fasilitas tersebut telah ditandatangani di tiga wilayah prioritas, yaitu Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.
Di sektor pendidikan, pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun pada tahun 2025, melampaui target awal sebanyak 10.440 sekolah. Revitalisasi ditargetkan untuk menjangkau 51.744 sekolah pada tahun 2026. Digitalisasi pendidikan selama periode 2025–2026 telah menjangkau 368.310 satuan pendidikan dan memberikan manfaat kepada lebih dari 51 juta siswa di 38 provinsi. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus untuk guru non-ASN juga meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan pada tahun 2025.
Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui program Sekolah Rakyat, yang telah beroperasi di 182 titik dengan lebih dari 44 ribu siswa hingga 23 September 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjangkau 57 juta penerima manfaat melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) per 30 September 2026, dengan realisasi anggaran mencapai Rp153,2 triliun.
Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 106,3 juta orang hingga 13 Oktober 2026, setara dengan 81,84 persen dari target 130 juta penduduk pada tahun 2026. Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan membangun 66 rumah sakit, di mana 22 di antaranya sudah beroperasi. Perlindungan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus diperluas, dengan jumlah peserta mencapai 285 juta jiwa pada akhir September 2026.
Inisiatif di Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Pada sektor hilirisasi dan industrialisasi, Danantara telah menyiapkan 26 proyek dalam dua fase dengan total investasi sebesar Rp225 triliun, yang diperkirakan akan menyerap 37.833 tenaga kerja. Kebijakan ekspor satu pintu untuk batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy juga diterapkan mulai 1 Juni 2026, dengan nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Di sektor perumahan, program 3 Juta Rumah telah merealisasikan sebanyak 324.213 unit hingga 13 Juni 2026. Penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 278.868 unit pada tahun 2025. Pemerintah juga mengalokasikan Rp8,59 triliun pada tahun 2026 untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi 400 ribu unit.
Penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dilakukan, dengan 10.070 koperasi beroperasi di berbagai daerah hingga 15 Oktober 2026. Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang pada Maret 2026, berkurang 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan target sekitar 17 juta pekerja pada tahun 2025.
Pemerintah juga memperkuat penegakan hukum melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang telah menguasai kembali 6,22 juta hektare kawasan hutan hingga 6 Oktober 2026. Pada bulan Oktober 2026, pemerintah menyerahkan penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun dari berbagai sumber, termasuk denda administratif kehutanan, dengan total penerimaan negara melalui upaya satgas mencapai sekitar Rp52 triliun hingga tahap kedelapan.
