Dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah untuk memberikan masukan, namun tidak memiliki hak suara. Purbaya menjelaskan, "Di undang-undang, rapat KSSK boleh diikuti lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi, KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Namun, dalam pengambilan keputusan, Danantara tidak akan memiliki hak suara."
Peran Danantara dalam Rapat KSSK
Purbaya menekankan bahwa meskipun Danantara tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, partisipasinya diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk mendukung kebijakan nasional yang lebih efektif. Ia menambahkan, "Untuk kami, informasi itu sangat berguna untuk melihat kondisi nyata di dunia usaha yang sedang ditangani Danantara. Kalau kami sebagai regulator melihat data-data saja, kadang menerjemahkan data tersebut bisa sedikit meleset. Jadi, Danantara memperkaya kami dengan informasi tambahan."
Pernyataan CEO Danantara
Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Danantara dilibatkan dalam setiap rapat KSSK. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Rosan menyatakan, "Nanti KSSK ini diminta juga untuk melibatkan Danantara dalam setiap pengambilan keputusannya supaya mempunyai dampak langsung terhadap perekonomian dan dunia usaha, tidak hanya dari sisi fiskal dan moneter saja."
Ia juga menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, Danantara akan secara rutin mengikuti rapat KSSK.
