Defisit APBN Indonesia: Apakah Ekonomi Masih Dalam Kondisi Stabil?

Defisit APBN Indonesia per September 2026 tercatat sebesar Rp319 triliun, yang setara dengan 1,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa posisi ini "on track" karena anggaran memang dirancang defisit sejak awal tahun. Pemerintah memprediksi bahwa defisit sepanjang tahun 2026 akan mencapai sekitar 2,85 persen dari PDB.

Rincian Defisit dan Pendapatan Negara

Defisit APBN yang mencapai Rp319 triliun ini jauh di bawah batas 3 persen PDB yang menjadi acuan disiplin fiskal. Suahasil menjelaskan bahwa meskipun angka sembilan bulan tersebut belum mencerminkan hasil akhir tahun, proyeksi defisit untuk tahun 2026 menunjukkan bahwa lebih dari separuh defisit tahunan akan terbentuk dalam tiga bulan terakhir. Dalam Investor Daily Summit 2026 yang diadakan di Jakarta, Suahasil merinci bahwa pendapatan negara hingga September mencapai Rp2.341,5 triliun, atau sekitar 74,2 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 25,5 persen.

Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.607,6 triliun, yang merupakan 68,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 24,1 persen. Selain itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp240,1 triliun, tumbuh 8,5 persen, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun, dengan pertumbuhan 41,7 persen.

Belanja Negara dan Pembiayaan Utang

Belanja negara hingga September 2026 tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun, atau 69,2 persen dari pagu Rp3.842,7 triliun, dengan pertumbuhan 19 persen. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.069,4 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp991,9 triliun, ditambah transfer ke daerah sebesar Rp599,2 triliun. Keseimbangan primer, yang merupakan selisih antara pendapatan dan belanja di luar bunga utang, mencatat surplus sebesar Rp125,5 triliun.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menarik utang baru sebesar Rp494,3 triliun, yang setara dengan 59,4 persen dari target Rp832,2 triliun. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target Rp799,5 triliun, sementara pinjaman neto tercatat negatif sebesar Rp3,2 triliun.

Suahasil menegaskan bahwa defisit saat ini adalah 1,2 persen dari PDB dan menyatakan, "Jadi, ini on track." Ia menjelaskan bahwa APBN dirancang defisit agar belanja negara dapat melebihi pendapatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat lebih awal. Belanja akan dipercepat pada bulan November dan Desember, berfungsi juga sebagai peredam guncangan, termasuk menjaga harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Proyeksi dan Tantangan Ke Depan

Target defisit akhir tahun diperkirakan menuju sekitar 2,8 persen PDB, dengan angka outlook resmi dalam Laporan Semester I APBN 2026 sebesar 2,85 persen atau Rp734,3 triliun. Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan pada 15 September 2026. Indikator lain yang mendukung gambaran ini adalah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur yang berada di level 52, neraca perdagangan yang surplus sebesar US$3,5 miliar, dan inflasi yang terjaga di angka 3,28 persen.

Defisit Rp319 triliun ini merupakan posisi sembilan bulan dan berdasarkan outlook Rp734,3 triliun, diperkirakan defisit pada Oktober hingga Desember mencapai sekitar Rp415 triliun, atau sekitar 57 persen dari defisit tahunan. Ini setara dengan rata-rata Rp138 triliun per bulan, yang jauh lebih tinggi dibandingkan Rp79 triliun pada September.

Dengan demikian, meskipun kondisi saat ini masih dalam koridor aman, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan realisasi penerimaan pajak dan belanja di kuartal IV, serta faktor eksternal seperti harga minyak dan arus modal asing. Laporan APBN KiTa di bulan-bulan mendatang akan menjadi indikator penting untuk menilai apakah klaim "on track" dapat bertahan hingga akhir tahun.