Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengemukakan pendapatnya terkait rencana pemerintah mengenai penerapan sistem pembelajaran jarak jauh. Dalam sejumlah pernyataannya, ia menekankan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi dan diterapkan secara selektif untuk memastikan efektivitas pendidikan yang diterima oleh siswa.
Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan keprihatinan tentang bagaimana pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi telah menunjukkan sejumlah kendala. "Banyak siswa yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi ataupun jaringan internet," ujarnya. Hal ini, menurutnya, berpotensi memperburuk kesenjangan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah terpencil.
Pemerintah, dalam rencana penerapan kebijakan tersebut, diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi yang ada di lapangan. Para pendidik dan pihak sekolah diharapkan dapat berperan aktif dalam proses transisi ini, dengan menyediakan solusi yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih efektif. "Kami mendorong pihak-pihak terkait untuk melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung implementasi pembelajaran daring yang lebih baik," tambah Irfani.
Selama ini, pembelajaran daring sering kali diidentikkan dengan tantangan besar, seperti ketidaktersediaan materi ajar yang sesuai dan minimnya pelatihan untuk guru. Dalam konteks ini, Irfani menegaskan bahwa "Kualitas pengajaran harus menjadi prioritas utama jika kita ingin menerapkan sistem belajar jarak jauh dengan baik." Ia juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai.
Kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang dari pembelajaran daring juga menjadi fokus perhatian. Penurunan kualitas pendidikan akibat ketidakmampuan sistem daring dalam menyediakan pembelajaran yang optimal dapat berpengaruh pada masa depan siswa. Oleh karena itu, Irfani menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan berbagai alternatif, termasuk model hybrid yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka.
Sebagai langkah awal, DPR mendorong agar pemerintah segera merumuskan panduan teknis yang jelas mengenai pelaksanaan pembelajaran daring yang lebih efektif. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi guru, siswa, dan orang tua dalam mendukung proses belajar yang lebih produktif. "Kami siap membantu dalam menyusun kebijakan yang lebih baik ke depannya," tutup Lalu Hadrian Irfani.
Dengan adanya diskusi dan perhatian dari DPR, diharapkan akan ada perbaikan dalam penerapan kebijakan pembelajaran daring di Indonesia. Langkah ini menjadi penting untuk menjaga kualitas pendidikan di tengah perubahan yang cepat.
