Jakarta, IDN Times - Agung Baskoro, Direktur Trias Politika, menyatakan bahwa dalam reshuffle kabinet yang ke-7 oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026), dua pejabat yang menjadi target penggantian adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pratikno. Sigit dipindahkan dari jabatan Kapolri menjadi Kepala Staf Presiden (KSP), sementara Pratikno dicopot dari pos Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Menurutnya, langkah ini diduga bertujuan untuk mengurangi pengaruh poros Solo dalam kabinet.
Baik Sigit maupun Pratikno dikenal sebagai orang dekat Presiden Joko "Jokowi" Widodo selama periode 2014 hingga 2024. Pratikno bahkan berperan sebagai perpanjangan tangan Jokowi dalam menyelesaikan berbagai masalah. Meskipun Sigit tetap berada di dalam lingkaran Istana, posisinya yang baru membatasi pengaruhnya dalam menggerakkan personel kepolisian. "Otomatis (ini downgrade). Dalam posisi ini dia sudah tidak punya dalam tanda petik kuasa yang penuh dan kendali optimal terhadap pergerakan pasukan (kepolisian). Alhasil, terbatas kan jadi (pengaruhnya). Jadi, saya melihat ini ada upaya untuk mengurangi pengaruh Solo dalam konteks ini. Keberadaan Pak Sigit tetap diakomodir tetapi pengaruhnya dikuangi," kata Agung ketika dihubungi.
Strategi Menjaga Relasi
Di sisi lain, Agung menjelaskan bahwa Hambalang berupaya menjaga hubungan dengan berbagai poros, termasuk Solo. Oleh karena itu, Sigit tetap diberikan jabatan sebagai KSP dan dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna oleh Prabowo setelah dilantik. "Ada arahan poros Hambalang berupaya menjaga relasinya dengan semua poros secara setimbang, proporsional dan profesional. Begitu juga dengan poros Teuku Umar dan Cikeas. Karena dinamika jelang Pemilu 2029 sudah mengemuka dari sekarang," tambahnya.
Agung juga menilai bahwa pengaruh Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden kini lebih kecil dibandingkan saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024, tugas Pratikno adalah memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, tanpa kewenangan untuk menggerakkan sumber daya hingga ke daerah. "Posisi di Wantimpres ini kan lebih ke tugas-tugas simbolis. Ini menunjukkan pengaruh Solo mulai pudar ke pemerintahan," jelasnya.
Potensi Pergantian Selanjutnya
Agung meyakini bahwa ke depan, Prabowo masih akan melakukan pergantian menteri lainnya yang dianggap dekat dengan poros Solo. "Ini baru pemanasan kan. Seperti misalnya kan ada menteri yang beberapa orang kepercayaannya ditangkap, tapi dia masih aman. Kemudian, menteri yang menangani karhutla, kinerjanya dinilai bermasalah tapi masih belum diganti," ujarnya.
Di sisi lain, Agung tidak menampik bahwa reshuffle yang dilakukan hingga kali ke-7 ini diduga untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo yang mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan survei Tempo Data Science pada Agustus 2026, tingkat kepuasan terhadap Prabowo-Gibran merosot ke angka 37 persen. Hal ini juga tercermin dalam survei Poltracking yang menunjukkan penurunan ke angka 55,1 persen.
Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan ini antara lain adalah harga barang kebutuhan pokok yang terus meningkat dan kesulitan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. "Reshuffle memang menjadi hak prerogatif Presiden. Kali ini, aktivasinya mengemuka karena ada dimensi-dimensi teknokratis soal kinerja dan dimensi politik yang menguat di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah," ungkap Agung.
Agung juga menyebutkan bahwa Prabowo memilih diplomat senior Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dengan harapan diplomasi Indonesia akan semakin baik di bawah kepemimpinan diplomat karier. Selain itu, posisi di Kemenko Perekonomian diperkuat dengan penunjukan Wakil Menko untuk meningkatkan kinerja kementerian tersebut.
Dia menambahkan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki tantangan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, yang menjadi harapan bagi Sarmuji sebagai pengganti Agus Gumiwang di Kementerian Perindustrian. Agung juga menyoroti cara Prabowo yang merangkul berbagai pihak untuk bergabung dalam kabinet, yang berakibat pada peningkatan jumlah individu di pemerintahan dan membengkaknya anggaran operasional.
"Cara merangkul ini yang membuat kabinet terus bertambah dan mau tidak mau kontraksinya ada di sisi fiskal atau anggaran. Ketika ada posisi baru seperti Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Kelautan hingga Wakil Menteri Pertanian," tuturnya. Agung juga mencatat bahwa ada kementerian koordinator di bidang hilirisasi dan transisi energi yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia yang juga masih menjabat sebagai Menteri ESDM.
Agung menilai bahwa Prabowo juga menghargai pidato Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, yang menyatakan bahwa dia dan Bahlil tidak akan mencalonkan diri sebagai capres pada Pemilu 2029, yang menjadi alasan posisi Wakil Menteri Koordinator Perekonomian diberikan kepada PAN.
