Dudung Abdurachman menyatakan bahwa setelah resmi menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, ia akan memprioritaskan penyelesaian masalah kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Dalam waktu dekat, ia berencana untuk turun langsung ke lapangan guna meninjau situasi terkini. Hal ini juga merupakan pesan dari Djamari Chaniago yang menekankan pentingnya penanganan karhutla.
"Pak Djamari tadi menyampaikan kepada saya yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Makanya dalam waktu dekat, saya akan melaksanakan rapat dengan kementerian terkait. Saya akan meninjau segera mungkin ke lokasi," ungkap Dudung di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat pada Senin (5/10/2026).
Data Kebakaran Hutan dan Lahan
Menurut informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 28 September 2026, luas area lahan dan hutan yang masih terbakar di enam provinsi mencapai 96,07 hektare. Kebakaran hutan dan lahan yang paling luas belum dapat dipadamkan berada di Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan total 29,5 hektare.
Pemberantasan Ekspor Ilegal
Selain itu, Dudung juga menekankan bahwa prioritas kedua dalam jabatannya adalah memberantas ekspor ilegal, terutama untuk komoditas benih bening lobster (BBL) atau benur. Ia menyatakan bahwa upaya pemberantasan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sebagai pembina dengan kementerian-kementerian yang terkait, ini menjadi fokus dan konsentrasi ke depan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi selama ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo agar dituntaskan. Jadi, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan sehingga Asta Cita ke depan ini akan semakin cepat terwujud," kata Dudung.
Pada kesempatan yang sama, Dudung juga membahas kondisi politik di Indonesia yang dinilai dinamis dan tidak stabil. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi untuk mencegah situasi yang memburuk.
"Ke depan juga pasti situasi politik tidak landai-landai saja. Saat ini, kita lihat di media, perlu ada kerja keras yang harus kita hadapi. Kami koordinasikan, sinkronisasikan sehingga ujungnya bahwa situasinya akan semakin membaik, sehingga tidak merubah atau menghambat program prioritas Bapak Presiden," jelasnya.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai situasi politik yang tidak stabil, Dudung menyinggung soal putusan dari gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia tidak merinci gugatan tersebut, namun menyatakan bahwa pihaknya akan mengantisipasi keputusan yang menjadi perhatian publik.
"Tentang situasi politik, kami lihat di media saat ini sedang tren, kami sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Nanti kita lihat," ujarnya.
Dudung menegaskan bahwa pemerintah akan menghormati dan mematuhi setiap putusan hakim konstitusi. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak membuat berbagai persepsi mengenai gugatan tersebut, menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa.
"Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa di media sosial tidak membuat persepsi masing-masing. Kita tetap jaga keutuhan, persatuan dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam," tuturnya.
Dalam forum tersebut, Dudung juga menjelaskan strategi pemerintah untuk menurunkan tingkat kekerasan di Papua. Ia menyatakan bahwa pendekatan yang akan digunakan adalah merebut hati rakyat, dengan menekankan bahwa operasi teritorial akan lebih diutamakan dibandingkan operasi yang mengedepankan kekerasan.
"Penanganannya akan lebih mengedepankan strategi merebut rakyat. Operasi yang mengedepankan kekerasan akan dikurangi, hanya sasaran terpilih saja. Kami akan mengedepankan pendekatan-pendekatan kultural, pembinaan teritorial dan merebut hati rakyat yang menjadi prioritas agar segera dilaksanakan," kata Dudung.
