Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman telah secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) pada hari Senin, 5 Oktober 2026. Penyerahan jabatan tersebut berlangsung di kantor Bina Graha, Jakarta Pusat, dan diserahkan kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Proses seremonial mengalami keterlambatan dan baru dimulai pada pukul 13.30 WIB, karena Sigit baru tiba di lokasi pada waktu yang sama.
Berdasarkan pengamatan, acara seremonial diawali dengan penandatanganan dokumen serah terima jabatan. Dalam sambutannya, Dudung berbagi pengalaman selama menjabat KSP yang berlangsung hampir enam bulan. Ia menekankan bahwa salah satu tugas utama KSP adalah mendukung program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto agar dapat terwujud. "Kemudian yang perlu dikawal juga adalah program strategis nasional," ungkap Dudung.
Pentingnya Peran KSP
Dudung menjelaskan bahwa KSP memiliki peranan yang krusial dalam menyelesaikan berbagai masalah sebelum sampai ke meja Presiden. Meskipun tidak memiliki kewenangan atas pasukan, KSP dapat memanggil pejabat dari berbagai instansi, termasuk TNI, kementerian, kejaksaan, dan kepolisian. "Kita bisa memantau, mengecek dan memastikan bahwa program itu berjalan dengan baik," tuturnya.
Beberapa program prioritas Presiden yang perlu dikawal mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, Sekolah Rakyat, Sekolah Transformasi, hingga sekolah internasional terintegrasi. Dudung juga menyoroti bahwa kriteria pemimpin yang baik hanya satu, yaitu keberanian dalam mengambil keputusan. "Kalau keputusan itu benar, maka bagus. Kalau (keputusannya) salah pun masih bagus karena kita tetap bertanggung jawab," katanya.
Pengalaman Menangani Masalah Pasokan Listrik
Selama menjabat KSP, Dudung mengklaim telah menyelesaikan beberapa isu, salah satunya terkait pasokan batu bara untuk PLN yang terancam tidak mencukupi, sehingga operasional listrik berisiko terputus pada hari Jumat. Dua hari sebelum itu, Dudung mengaku sibuk berkomunikasi dengan berbagai pihak. "Saya panggil direktur (perusahaan) batu bara, saya telepon BPKP, saya telepon Bareskrim, Dirjen Minerba hingga kejaksaan. Saya katakan 'kita harus buat kesepakatan.' Kalau demi bangsa dan negara, kita gak bisa terlalu banyak berpikir. Besok harus di-supply (batu bara). Kemudian, tanda tangan, (listrik) di Pulau Jawa gak mati," kenangnya.
Setelah memastikan pasokan listrik di Pulau Jawa tetap aman, Dudung kemudian meninggalkan KSP dan beralih ke kantor Kemenko Polkam untuk mengambil posisi barunya sebagai Menko Polkam.
