Survei yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan bahwa banyak ekonom berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2027 akan sulit untuk dicapai. Di antara berbagai program yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai memiliki risiko tinggi.
Dalam laporan Survei ‘LPEM Economic Expert Survey – Semester II 2026’, LPEM FEB UI mencatat, “Para ekonom menunjukkan keraguan yang cukup besar terhadap kemungkinan tercapainya target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen yang diasumsikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027,” sebagaimana dikutip pada Ahad (25/10/2026).
Metodologi Survei
Survei ini dilaksanakan antara 21 September hingga 13 Oktober 2026 melalui platform survei daring, melibatkan 63 ahli ekonomi dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi, lembaga penelitian, think tanks, sektor swasta, serta organisasi multinasional. Dari jumlah tersebut, 37 ekonom atau 59 persen menyatakan bahwa target pertumbuhan tersebut adalah asumsi makroekonomi yang paling tidak mungkin tercapai, menjadikannya sebagai pilihan yang paling umum di antara responden.
Asumsi Makroekonomi Lainnya
Asumsi lain yang juga dianggap sulit adalah nilai tukar rupiah yang dipatok pada Rp 17.500 per dolar AS, yang dipilih oleh 12 responden atau 19 persen. Sementara itu, hanya sedikit ekonom yang menilai asumsi makroekonomi lainnya sebagai yang paling sulit dicapai. Hanya empat responden (6 persen) yang memilih asumsi harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel, diikuti oleh tiga responden (5 persen) yang memilih asumsi inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, dan satu responden (2 persen) yang memilih asumsi imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen. Sebanyak enam responden (10 persen) percaya bahwa semua asumsi makroekonomi tersebut dapat tercapai.
Temuan ini menunjukkan bahwa para ekonom menganggap target pertumbuhan ekonomi 2027 sebagai tantangan terbesar dalam proyeksi makroekonomi pemerintah, sementara kekhawatiran terhadap pencapaian asumsi-asumsi lainnya relatif lebih rendah. Dalam survei yang sama, MBG, KDMP, dan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dinilai sebagai agenda yang paling berisiko tidak memenuhi ekspektasi, yang menjadi tantangan besar bagi efektivitas pelaksanaan program pemerintah ke depan.
“Program MBG, khususnya ambisinya sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, menjadi agenda yang paling banyak dinilai berisiko tidak memenuhi ekspektasi, dipilih oleh 54 dari 63 responden (86 persen),” ujarnya. Selain itu, program KDMP dipilih oleh 48 responden (76 persen), diikuti oleh target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dipilih oleh 43 responden (68 persen).
Di sisi lain, survei menunjukkan bahwa lebih sedikit responden yang menilai investasi yang dipimpin oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai agenda yang paling berisiko, dengan hanya 14 responden (22 persen). Hal yang sama juga berlaku untuk hilirisasi dan industrialisasi (delapan responden atau 13 persen), serta program 3 juta rumah (tujuh responden atau 11 persen). Sementara itu, swasembada energi dan pangan masing-masing hanya dipilih oleh lima responden (8 persen).
