Jakarta, IDN Times - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera meningkatkan komunikasi publik mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka juga meminta agar pemerintah tidak lagi menyalahkan faktor alam sebagai penyebab karhutla, karena sebagian besar kebakaran disebabkan oleh tindakan manusia.
Perwakilan GNB, Alissa Wahid, menyatakan, "Pemerintah pusat dan daerah berhenti untuk menyalahkan faktor alam karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar." Selain itu, GNB mendorong pemerintahan Prabowo Subianto untuk menerapkan penegakan hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku yang terduga.
Pentingnya Penegakan Hukum yang Adil
Alissa menekankan bahwa penegakan hukum perlu diterapkan kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kebakaran serta menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, mengungkapkan bahwa faktor alam, seperti fenomena super El Niño, berkontribusi terhadap kebakaran yang terjadi saat ini, yang dinilai di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya.
GNB juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan karhutla yang semakin meluas sebagai bencana nasional. Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa antara Januari hingga Juli 2026, lahan yang terbakar mencapai 202.010,96 hektare, dengan dampak yang dirasakan oleh lebih dari 12 juta penduduk di Kalimantan dan Sumatra.
Desakan untuk Tindakan Serius
Alissa menambahkan, "Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis dan nonpartisan mendesak negara harus segera tetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi." GNB juga menyerukan pemerintah untuk lebih serius dalam penanggulangan karhutla dengan pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh.
GNB menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak, terutama untuk perempuan, anak, dan kelompok rentan. Mereka juga mendorong pemerintahan Prabowo untuk bersikap terbuka dalam menerima bantuan dari negara sahabat dan lembaga internasional yang ingin membantu penanggulangan bencana.
Pemerintah telah menerima bantuan pemadaman dari Jepang, yang mengirimkan tiga helikopter Chinook CH-47 untuk misi di Pulau Kalimantan hingga 29 September 2026. Tawaran bantuan juga datang dari Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi, yang menawarkan satu pesawat Bombardier CL-415MP, tiga helikopter, dan 52 personel. Namun, hingga saat ini, tawaran tersebut belum mendapatkan respons dari pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa pemerintah belum menetapkan karhutla sebagai bencana nasional karena merasa masih mampu menangani situasi tersebut. "Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, setelah rapat terbatas mengenai penanganan karhutla. Ia menambahkan bahwa pemadaman lebih banyak dilakukan melalui jalur darat karena kabut asap yang tebal mengganggu operasi udara.
Dudung menegaskan, "Laporan dari Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa heli, operasional helikopter ini sudah dilaksanakan. Kini (operasi) lebih dominan kepada operasi darat karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal."
