Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan membuka lahan baru untuk sawah di kawasan hutan. Pernyataan ini disampaikan seiring dengan pencapaian cadangan beras nasional yang meningkat signifikan. Hal ini diungkapkan Hashim setelah pertemuan koordinasi tingkat menteri yang membahas persiapan delegasi Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 31 yang akan berlangsung di Jakarta pada 12 Oktober 2026.
Pencapaian Swasembada Pangan
Hashim menyatakan bahwa program pembukaan lahan hutan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah, yang bisa mencapai 2 juta hektare, kini tidak lagi diperlukan. Ia menegaskan, "Perluasan hutan, perluasan sawah tidak diperlukan lagi. Karena lahan sawah yang sedang dipakai sudah cukup mencukupi kebutuhan swasembada pangan kita." Target swasembada beras yang awalnya ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai pada tahun 2029, kini telah berhasil direalisasikan tiga tahun lebih awal.
Rencana Ekspor Beras
Cadangan beras pemerintah saat ini telah mencapai 5,3 juta ton dan terus bertambah. "Bahkan karena begitu penuh, kita sudah mencapai bahkan pemerintah memutuskan untuk ekspor beras. Yang pertama adalah Malaysia. Kami dapat laporan 500 ribu ton akan dijual ke Malaysia, akan diekspor," tambahnya. Selain Malaysia, Hashim juga menyebut Mesir sebagai negara yang akan membeli beras Indonesia, hasil diskusi antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir dalam pertemuan pekan lalu.
Hashim menegaskan bahwa keberhasilan dalam produksi pangan menghilangkan kebutuhan untuk merusak hutan primer. "Tidak perlu lagi," ujarnya. Ia berencana untuk menyampaikan narasi ini dalam COP31 di Antalya, Turki, yang akan berlangsung pada November 2026. "Ini satu pesan penting yang saya akan bawa sebagai utusan khusus di Turki bahwa Indonesia tidak perlu lagi membuka lahan atau membuka hutan untuk produksi dan untuk swasembada pangan. Karena sudah tercapai," tutup Hashim.
