Jakarta - Media asal Iran, Hamshahri, baru-baru ini menerbitkan daftar yang mencantumkan 13 tokoh politik internasional sebagai "buronan" setelah kematian Pemimpin Tertinggi Iran sebelumnya, Ali Khamenei. Dalam pernyataan tersebut, diungkapkan bahwa para politisi ini akan "membayar dengan harga tertinggi." Salah satu nama yang tercantum adalah Friedrich Merz, Kanselir Jerman dari Partai Demokrat Kristen (CDU).
Hamshahri, yang dikenal sebagai koran berhaluan ultrakonservatif, memiliki jangkauan pembaca hingga dua juta orang setiap harinya. Selain Merz, daftar ini juga mencakup nama-nama penting lainnya seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, serta beberapa pemimpin lainnya. Dalam sebuah ilustrasi yang menyertai artikel tersebut, seluruh tokoh digambarkan mengenakan seragam tahanan berwarna oranye, yang mirip dengan yang digunakan di AS.
Reaksi Jerman terhadap Ancaman
Sejak bulan Februari, beberapa negara Eropa telah menunjukkan dukungan terhadap tindakan militer di Iran, termasuk memberikan izin bagi pesawat militer AS untuk melintasi wilayah udara mereka atau menggunakan pangkalan militer. Namun, Italia menolak permintaan dari Washington untuk menyediakan fasilitas transit bagi pesawat pembomnya. Pada awal Maret, Merz menyatakan, "Rezim mullah akan segera berakhir." Setelah serangan yang dilancarkan oleh AS dan Israel terhadap Iran dimulai, Merz mengungkapkan bahwa pemerintah Jerman memahami rasa lega yang dirasakan oleh banyak warga Iran, mengingat kondisi Republik Islam yang berada di ambang kehancuran. Dia menambahkan, "Kami memiliki kepentingan yang sama dengan AS dan Israel untuk mengakhiri teror rezim ini serta menghentikan program persenjataan nuklir dan rudal balistiknya." Namun, hingga saat ini, rezim Republik Islam Iran masih tetap berkuasa. Kematian Ayatollah Ali Khamenei pada tahap awal kampanye militer tidak berhasil memicu keruntuhan. Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus dan berjanji akan melakukan "pembalasan" atas kematian ayahnya.
Dalam sebuah artikel daring yang diterbitkan pekan lalu, Hamshahri menekankan, "Pembalasan tidak dapat dihindari. Para penjahat akan membawa keinginan mereka untuk mati dengan damai ke liang kubur." Namun, artikel tersebut tidak dimuat dalam edisi cetak Hamshahri pada hari Minggu dan telah dihapus dari situs web mereka pada awal pekan ini.
Peringatan dari Pejabat Jerman
Meski demikian, pejabat pemerintah Jerman dan Partai Hijau menyatakan keprihatinan atas ancaman yang muncul. Marc Henrichmann, Ketua Komite Pengawas Intelijen Bundestag, mengatakan, "Kita harus mengasumsikan bahwa dinas intelijen Iran juga sedang merencanakan serangan di Eropa." Lembaga keamanan Jerman secara khusus mengkhawatirkan penggunaan "agen sekali pakai," yaitu individu yang direkrut hanya untuk melaksanakan satu aksi serangan. Sebastian Fiedler, juru bicara kebijakan dalam negeri Fraksi Partai Demokrat Sosial (SPD), juga menyampaikan kekhawatiran serupa, menilai bahwa tingkat ancaman saat ini sudah tinggi dan perkembangan terbaru semakin memperkuat penilaian tersebut. Dia menekankan bahwa situasi ini berpotensi memicu kelompok ekstremis dan memobilisasi pelaku tunggal.
Walaupun demikian, banyak politisi menegaskan bahwa Kanselir Friedrich Merz telah mendapatkan pengamanan yang sangat ketat, sehingga belum ada kebutuhan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan tambahan.
Omid Nouripour, Wakil Presiden Bundestag dari Partai Hijau yang lahir di Iran, menyatakan kepada DW, "Di Jerman, kami telah berkali-kali mengalami terorisme yang diekspor oleh negara Iran. Surat kabar itu tidak mungkin bisa menerbitkan ancaman pembunuhan tersebut tanpa persetujuan sensor jika rezim tidak menghendakinya. Karena itu kita harus menganggap ancaman ini serius. Ketika sebuah rezim menargetkan kepala pemerintahan kita, itu merupakan tindakan permusuhan dan harus diperlakukan demikian." Sementara itu, pemerintah Jerman merespons dengan sangat hati-hati. Dalam konferensi pers rutin pada hari Senin, wakil juru bicara pemerintah Steffen Meyer hanya menyatakan bahwa pemerintah telah mengetahui ancaman tersebut dan menolak memberikan komentar lebih lanjut.
Otoritas Jerman memperkirakan terdapat sekitar 180 orang yang bekerja atas nama Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) atau badan intelijen Iran di negara tersebut. Menjawab pertanyaan dari portal Euractiv pada bulan Mei lalu, Kantor Federal untuk Perlindungan Konstitusi (BfV), badan intelijen dalam negeri Jerman, menyatakan bahwa dinas intelijen Iran telah lama siap melakukan tindakan yang setara dengan terorisme negara. Menurut BfV, "Tindakan tersebut mencakup segala hal, mulai dari ancaman terhadap individu tertentu hingga pengumpulan intelijen untuk merencanakan kemungkinan serangan." BfV juga menyatakan bahwa aparat keamanan Iran saat ini telah melemah secara signifikan akibat serangan militer yang terus berlangsung di negara tersebut. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa Teheran dapat kembali mengalihkan aktivitasnya ke luar negeri setelah tekanan terhadap rezim mereda, misalnya setelah perang secara resmi berakhir.
