Jakarta, CNN Indonesia -- Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, berencana untuk kembali melakukan blusukan guna menguji daya tarik elektoralnya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Rencana tersebut disampaikan oleh Projo, organisasi relawan yang dikenal militan, setelah kesehatan Jokowi dilaporkan pulih. Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, menyatakan bahwa blusukan pertama Jokowi dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang, dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai lokasi awal.
Interaksi dengan Masyarakat
Freddy menjelaskan bahwa interaksi seorang mantan presiden dengan masyarakat adalah hal yang wajar dan telah dilakukan oleh mantan presiden sebelumnya. Jokowi akan hadir di NTT karena diundang untuk mendukung pengembangan komoditas rumput laut yang dikelola oleh masyarakat setempat. "Dalam demokrasi, tokoh nasional tetap boleh berinteraksi dengan masyarakat. Semua mantan Presiden dunia juga tetap aktif berbicara, memberi inspirasi, menghadiri forum, atau turun ke masyarakat. Selama tidak melanggar," ujarnya pada hari Senin (18/5).
Uji Daya Tarik Elektoral
Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menilai bahwa rencana Jokowi untuk blusukan merupakan langkah untuk menguji magnet elektoralnya. Berbeda dengan mantan presiden lainnya yang memiliki partai politik, Jokowi tidak memiliki rumah politik yang jelas. Meskipun anaknya, Kaesang Pangarep, kini memimpin PSI, Jokowi tidak memegang posisi struktural di partai tersebut. "Sehingga di titik inilah beliau harus menguji, magnet elektoralnya setelah 1,5 tahun tidak menjabat, apakah masih relevan dengan panggung politik kita atau sebaliknya," ungkap Agung saat dihubungi pada hari Selasa (19/5).
Agung menambahkan bahwa efek Jokowi yang selama ini diakui dalam kontestasi politik hanya akan berfungsi jika dirawat dengan aktivitas politik yang nyata, salah satunya melalui blusukan. Pemilihan NTT sebagai lokasi blusukan dianggap penting karena merupakan basis politik Jokowi di luar Jawa. "Sehingga, ini perlu diantisipasi apalagi menjelang pemilu dimulai," katanya.
Manuver Politik yang Perlu Diwaspadai
Sementara itu, Ali Rif'an, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), mengingatkan akan potensi manuver politik di balik rencana blusukan Jokowi. Ia berpendapat bahwa meskipun blusukan dapat membantu program pemerintahan Presiden Prabowo, ada risiko bahwa ini bisa menjadi bumerang. "Artinya, membantu pemerintah saat ini sekaligus manuver politik untuk meningkatkan posisi tawar di 2029," kata Ali saat dihubungi pada hari Selasa (19/5).
Ali menilai bahwa Jokowi dapat membandingkan pencapaian masa pemerintahannya dengan pemerintahan saat ini di bawah Prabowo. Hal ini berpotensi menyebabkan blusukan Jokowi menjadi tidak mendukung pemerintahan, melainkan sebaliknya. Terlebih, saat ini pemerintah menghadapi isu ekonomi yang serius, seperti kenaikan nilai tukar rupiah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG). "Tapi yang bahaya, kalau dosis manuver politiknya lebih dominan, itu bisa kontra produktif dengan pemerintahan saat ini, karena mesin politik 2029 akan memanas lebih awal, di saat bersamaan situasi ekonomi lagi berat," ujarnya.
