Kemenko Hilirisasi Diharapkan Permudah Investasi Tanpa Tambah Birokrasi

Pembentukan Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dianggap sebagai peluang untuk mempercepat investasi dalam industri pengolahan dan transisi energi. Namun, kementerian yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia ini diharapkan tidak hanya menambah lapisan birokrasi yang ada.

Hambatan Investasi Harus Dihilangkan

Prof. Muhammad Bachtiar Nappu, Guru Besar dan pakar energi dari Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa keberhasilan Kemenko harus diukur dari kemampuannya dalam menghapus berbagai hambatan investasi yang selama ini ada di berbagai kementerian dan lembaga. “Pada dasarnya, hilirisasi bukan hanya soal membangun smelter atau pabrik. Hilirisasi membutuhkan sebuah ekosistem,” jelasnya pada Selasa (6/10/2026).

Dia menambahkan bahwa ekosistem tersebut mencakup kepastian pasokan bahan baku, energi, infrastruktur, pembiayaan, teknologi, tenaga kerja, regulasi, hingga akses pasar. Selama ini, investor sering menghadapi masalah meskipun izin telah diperoleh, namun bahan baku, listrik, atau jaringan transmisi belum tersedia. Oleh karena itu, Kemenko perlu memastikan bahwa seluruh rantai kebijakan dapat berjalan dengan harmonis.

Efisiensi Proyek dan Energi Terbarukan

Bachtiar menegaskan bahwa keberhasilan tidak seharusnya diukur dari banyaknya rapat koordinasi, tetapi dari jumlah hambatan investasi yang berhasil dihilangkan dan semakin cepatnya waktu proyek mencapai tahap financial close. “Kalau investor masih harus berkeliling dari satu institusi ke institusi lain dan dari satu kementerian ke kementerian lain, itu bukan menyelesaikan persoalan, tetapi justru menambah persoalan,” ujarnya.

Dia juga menyoroti bahwa program PLTS 100 GWp dapat langsung terhubung dengan kebutuhan industri. Kawasan industri dapat berfungsi sebagai pusat permintaan energi bersih yang didukung oleh jaringan transmisi, penyimpanan energi, dan pembangkit pendukung. Menurutnya, energi terbarukan tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga dapat meningkatkan daya saing industri. Pasokan energi bersih berpotensi mendukung produksi nikel, baja, dan aluminium rendah karbon yang semakin dibutuhkan di pasar global.

Direktur INDEF Green Transition Initiative, Imaduddin Abdullah, sependapat bahwa pembentukan Kemenko merupakan kesempatan untuk menyatukan kebijakan transisi energi dan hilirisasi yang selama ini melibatkan banyak lembaga. Dia menekankan bahwa program PLTS 100 GWp memerlukan sinkronisasi antara kebijakan industri, energi, tata ruang, infrastruktur, dan investasi. Hal yang sama berlaku untuk hilirisasi yang memerlukan kepastian mulai dari perizinan, bahan baku, pembangunan pabrik, energi, hingga pasar. “Ketika satu mata rantai tertinggal, manfaatnya pun tidak optimal. Oleh sebab itu, peran kementerian koordinator sebagai orkestrator kebijakan menjadi penting,” kata Imaduddin.