Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki rencana untuk membangun 7.952 unit hunian tetap bagi korban bencana di wilayah Sumatra pada tahun 2026. Proyek ini akan dilaksanakan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum.
Namun, proses pembangunan masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesiapan lahan dan akses ke lokasi-lokasi tertentu. Untuk tahun 2027, Kementerian PKP juga telah mengusulkan pembangunan tambahan sebanyak 17.654 unit hunian tetap dengan anggaran sekitar Rp5,196 triliun, yang mencakup tambahan 692 unit untuk Kabupaten Pidie Jaya.
Rincian Anggaran dan Target Pembangunan
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Teddy Paul, yang mewakili Menteri PKP, menyampaikan informasi ini dalam Rapat Koordinasi mengenai Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan Pascabencana Sumatra di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026. Kementerian PKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,219 triliun untuk pembangunan 7.952 unit hunian tetap beserta fasilitas pendukung pada tahun 2026.
Teddy menekankan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran dari Rp2,339 triliun menjadi Rp2,219 triliun, target pembangunan tidak akan terpengaruh. Rencana pembangunan ini akan tersebar di tiga provinsi, dengan alokasi 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatra Utara, dan 813 unit di Sumatra Barat. Selain hunian, proyek ini juga mencakup pembangunan fasilitas pendukung seperti sarana peribadatan, balai serbaguna, jalan lingkungan, dan saluran air.
Kendala dalam Pembangunan dan Harapan untuk 2027
Teddy juga mengungkapkan bahwa pembangunan hunian bagi korban bencana akan dilanjutkan pada tahun 2027. Kementerian PKP mengusulkan pembangunan 17.654 unit hunian tetap dengan anggaran sekitar Rp5,196 triliun, yang telah dimasukkan dalam pemutakhiran rencana aksi dan akan dibahas dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, serta Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada bulan November mendatang.
Ia menjelaskan, "Jadi masih ada kebutuhan 17.654 unit dengan nilai Rp5,196 triliun. Semula Rp5,067 triliun. Tetapi karena ada kebutuhan baru dari Kabupaten Pidie Jaya, Pak Menteri, tambahan 692 unit." Kesiapan lahan menjadi salah satu kendala dalam pembangunan hunian tetap di beberapa daerah, termasuk Aceh Utara, di mana terdapat 250 unit yang belum siap untuk dikerjakan.
Teddy meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian masalah yang ada, mengingat kebutuhan pembangunan di Aceh Utara diperkirakan mencapai 4.000 unit pada tahun 2027. "Kami mohon bantuannya supaya bisa dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tolong segera dipercepat proses untuk KJPP-nya," ujarnya.
Kementerian PKP menargetkan realisasi anggaran mencapai 97 persen hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan data per 21 Oktober 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp197 miliar atau 8,92 persen. Kementerian PKP berharap dapat meningkatkan realisasi anggaran menjadi 38,95 persen pada 1 November 2026, sebelum mencapai target akhir tahun. "Jadi diharapkan di sini di akhir tahun, ada 95,07 persen yang bisa diproses penerapannya," tambahnya.
Kementerian PKP berkomitmen agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai rencana, sehingga masyarakat yang terdampak bencana di Sumatra segera mendapatkan tempat tinggal yang layak.
