Di MAN 3 Kota Padang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Sumatera Barat, terjadi ledakan pada Selasa (14/7/2026). Pelajar berinisial R (17) yang membawa bom rakitan tersebut dilaporkan sering menjadi korban perundungan dari teman-temannya. Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar Polisi Susmelawati Rosya, menjelaskan, "Iya betul korban bullying karena tekanan psikologi, sering jadi objek ejekan teman-temannya ya, dia berbuat seperti itu." Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah pemulihan anak tersebut, karena tindakan yang diambilnya tidak terkait dengan jaringan kriminal, melainkan akibat dari tekanan yang dialaminya.
Isu Perundungan yang Mendasari Tindakan Pelaku
Menanggapi peristiwa ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan keprihatinan dan menekankan perlunya memahami akar masalah yang menyebabkan tindakan ekstrem tersebut. "Tentunya peristiwa peledakan bom rakitan di sekolah di Padang sangat kita sesalkan. Namun dalam kasus ini, perlu dilihat akar persoalan mengapa anak yang dimaksud nekat melakukan perbuatan tersebut," ujarnya. Puan juga mengajak instansi terkait untuk mendukung pemulihan mental R sebagai korban bullying, menekankan bahwa meskipun tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan, faktor psikologis sering kali berperan dalam perilaku tersebut.
Transformasi Kenakalan Remaja Menjadi Perilaku Berisiko
Puan menilai bahwa perundungan yang berkepanjangan dan akses mudah terhadap informasi mengenai pembuatan bahan peledak menunjukkan bahwa masalah ini telah berkembang dari sekadar kenakalan remaja menjadi perilaku berisiko tinggi. Ia menekankan bahwa perubahan ini harus menjadi perhatian serius, "Perubahan tersebut harus menjadi alarm nasional bahwa sistem perlindungan anak Indonesia perlu segera beradaptasi dengan tantangan baru di era digital." Puan mengusulkan agar pemerintah menangani masalah ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif, beralih dari penanganan kasus menjadi pencegahan berbasis deteksi dini.
Ia juga menjelaskan bahwa faktor risiko yang perlu diperhatikan meliputi perundungan, tekanan psikologis, isolasi sosial, paparan konten kekerasan di ruang digital, serta lemahnya komunikasi antara sekolah, keluarga, dan layanan kesehatan. "Karena persoalan kenakalan remaja tidak cukup ditangani hanya melalui pendekatan disiplin sekolah atau penegakan hukum setelah suatu peristiwa terjadi," tambahnya.
Pentingnya Strategi Nasional untuk Deteksi Dini
R diketahui terinspirasi untuk meledakkan bom rakitan dari kasus ledakan sebelumnya di SMAN 72 Jakarta, di mana pelaku juga diduga merupakan korban bullying. Puan menekankan pentingnya pemerintah memperkuat sistem deteksi dini untuk mengidentifikasi perubahan perilaku remaja. Ia menyerukan perluasan kapasitas puskesmas dan layanan psikologis untuk intervensi dini bagi remaja yang menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis atau perilaku berisiko. "Pencegahan harus dimulai sebelum seorang anak memasuki fase krisis," ujarnya.
Lebih jauh, Puan menyarankan agar pemerintah menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perilaku Berisiko pada Anak dan Remaja yang mengintegrasikan berbagai kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan digital, dan pembinaan keluarga. Ia menekankan perlunya sistem koordinasi yang efektif untuk mendeteksi dan menangani faktor risiko sebelum berkembang menjadi tindakan kekerasan.
Peran Sekolah dan Keluarga dalam Perlindungan Anak
Puan juga menyoroti pentingnya lingkungan pendidikan dalam memberikan perlindungan yang layak bagi anak. Setiap satuan pendidikan perlu memiliki mekanisme untuk memetakan iklim sekolah, pelaporan perundungan yang aman, serta prosedur rujukan cepat ke layanan kesehatan dan perlindungan anak. "Sementara orang tua juga perlu melakukan pengawasan dan memperkuat ketahanan keluarga di rumah," imbuhnya.
Pentingnya Pengawasan Konten Kekerasan di Dunia Maya
Perlindungan anak di dunia siber juga harus diperkuat dengan pengawasan terhadap penyebaran konten yang mengajarkan kekerasan dan pembuatan bahan peledak. Puan menekankan perlunya implementasi regulasi yang melindungi anak dari risiko penggunaan internet, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak.
Dalam hal ini, anak-anak harus diajarkan literasi digital yang tidak hanya mencakup kemampuan teknologi, tetapi juga pembentukan karakter dan pengelolaan emosi. "Termasuk pendidikan agar anak dapat menyelesaikan konflik secara damai, serta membangun ketahanan mental generasi muda dalam menghadapi tekanan sosial," tuturnya.
Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Manusia
Puan mengajak pemerintah untuk menetapkan indikator nasional dalam perlindungan anak dan kesehatan mental remaja sebagai bagian dari evaluasi pembangunan sumber daya manusia. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan partisipasi sekolah, tetapi juga dari penurunan angka perundungan dan meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan mental. "Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah atau capaian akademik, tetapi juga dari menurunnya angka perundungan," tutupnya.
