Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum dari RM1.700, yang setara dengan sekitar Rp7,45 juta, menjadi RM2.000 atau sekitar Rp8,76 juta per bulan. Kenaikan ini akan mulai berlaku pada bulan Juni 2027 dan diperkirakan akan memengaruhi lebih dari empat juta pekerja di negara tersebut.
Dalam penyampaian Anggaran 2027 di Dewan Rakyat, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyetujui perubahan ini. Ia menyatakan, “Beban biaya hidup muncul karena pendapatan masyarakat tidak meningkat sejalan dengan kenaikan harga barang.” Menurut Anwar, kontribusi kompensasi pekerja hanya mencapai 33,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Malaysia.
Pengecualian untuk Usaha Kecil
Usaha kecil dan menengah yang memiliki penjualan tahunan di bawah RM50 juta atau sekitar Rp219,02 miliar akan dikecualikan dari penerapan upah minimum baru ini. Kebijakan ini diharapkan memberikan waktu bagi mereka untuk menyesuaikan model bisnis mereka.
Rencana Upah Minimum untuk Pekerjaan Spesialis
Selain itu, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri R. Ramanan, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk memperkenalkan upah minimum bulanan sebesar RM2.500 atau sekitar Rp10,95 juta untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan menengah dan lulusan perguruan tinggi. Kementerian Sumber Daya Manusia (KESUMA) akan segera merinci mekanisme penerapan kebijakan ini.
Paket Anggaran 2027 juga mencakup berbagai langkah untuk meningkatkan pendapatan pekerja di sektor gig serta memperluas akses pelatihan keterampilan. Pemerintah bersama Grab akan meluncurkan paket pembiayaan senilai RM160 juta mulai tahun 2027 untuk mendukung kesejahteraan pengemudi layanan transportasi daring dan kurir pengiriman.
Ramanan menjelaskan, “Pendapatan bersih median pengemudi e-hailing diperkirakan meningkat hingga RM227 per bulan, sedangkan pendapatan kurir p-hailing diperkirakan naik hingga RM100 per bulan.” Dewan Konsultatif Gig saat ini sedang merundingkan standar pendapatan minimum dan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor ini, dengan harapan usulan tersebut dapat difinalisasi pada awal 2027.
Dalam hal pengembangan keterampilan, anggaran sebesar RM8 miliar telah dialokasikan untuk Pendidikan dan Pelatihan Teknikal dan Vokasional (TVET) di berbagai kementerian. HRD Corp akan menyediakan tiga juta kesempatan pelatihan dengan dukungan dana pungutan sebesar RM3 miliar. Selain itu, dana lebih dari RM40 juta akan digunakan untuk membiayai pelatihan bagi 8.000 warga Malaysia di sektor perawatan lansia.
Ramanan menegaskan bahwa kementeriannya akan berupaya memastikan peningkatan pendapatan pekerja sejalan dengan peningkatan keterampilan yang relevan dan perlindungan sosial yang lebih baik, seiring dengan penyesuaian industri terhadap kemajuan teknologi.
