PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berkomitmen untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat desa. Komitmen ini terlihat dari partisipasi BRI dalam acara Sinergi Penguatan KDKMP untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional yang diadakan bersama pengelola koperasi dan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, serta Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (15/10/2026).
Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Direktur Legal & Compliance BRI Mahdi Yusuf, SEVP Institutional Business BRI Suyitno, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi, dan Deputi Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kemensetneg Johar Arifin hadir di KDKMP Desa Bumisari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pada kesempatan ini, BRI melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli memberikan bantuan sembako kepada masyarakat di Desa Bumisari.
Sementara itu, di lokasi lain, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono bersama Direktur Commercial BRI Alexander Dippo Paris melakukan kunjungan ke KDKMP Sambiroto, KDKMP Nglawak, dan KDKMP Garu di Nganjuk, Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan BUMN dan para menteri melakukan pemeriksaan langsung terhadap stok di gudang, barang di rak, dan transaksi di kasir, serta mendengarkan penilaian warga mengenai harga dan layanan. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi, Agrinas, dan BUMN pemasok, sehingga subsidi negara dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Koperasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KDKMP merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di desa. “Tujuannya agar desa memiliki pusat pertumbuhan ekonomi sehingga bisa semakin maju dan berkembang. Koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para wirausaha muda serta berperan sebagai entrepreneur. Di sisi lain, KDKMP juga berperan sebagai offtaker yang menyerap hasil panen petani sehingga mampu menjaga kestabilan harga,” ujar Zulkifli Hasan.
Peran BRI dalam Pengembangan KDKMP
Dalam mendukung pengembangan ekosistem KDKMP, BRI berperan dalam menyediakan layanan perbankan yang terintegrasi dengan aktivitas koperasi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengoptimalkan jaringan BRILink Agen. Sejalan dengan itu, Direktur Commercial BRI Alexander Dippo Paris menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung KDKMP melalui penguatan akses layanan keuangan untuk mendorong kemajuan ekonomi desa. “Kami mendukung KDKMP dengan menghadirkan akses layanan keuangan yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Melalui KDKMP yang memiliki BRILink Agen, masyarakat dapat bertransaksi, menabung, hingga mengembangkan usaha melalui fasilitas pinjaman,” ujar Dippo.
Melalui BRILink Agen, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan transaksi keuangan, seperti setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian produk dan layanan tertentu. Selain itu, jaringan BRILink Agen juga mendukung perluasan akses terhadap produk simpanan dan pembiayaan BRI melalui mekanisme rujukan sesuai ketentuan yang berlaku. BRI juga menyediakan layanan cash pick up serta ekosistem pembayaran QRIS merchant untuk memudahkan akses keuangan di desa.
Ke depan, BRI akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan KDKMP. Melalui perluasan akses layanan keuangan, penguatan transaksi, serta dukungan terhadap aktivitas usaha produktif, BRI berupaya memastikan kehadiran koperasi dapat memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat dan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
Sebagai informasi, rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan pemerintah yang melibatkan 19 menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga ke 107 KDKMP di tujuh provinsi. Dengan selesainya pembangunan 27.894 bangunan KDKMP, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan operasional koperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penyediaan barang bersubsidi seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kg, dan pupuk bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan.
