Bekasi, IDN Times - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengambil langkah untuk memperkuat pendataan siswa di Sekolah Rakyat dengan mengadakan Pelatihan Pengelolaan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung evaluasi serta perbaikan proses pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan masing-masing siswa.
Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, menekankan bahwa operator data memiliki peran penting dalam mencatat perkembangan siswa, guru, serta tenaga pendidik di Sekolah Rakyat. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk memantau pelaksanaan pendidikan dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. “Data itu menjadi rujukan buat kita untuk melakukan evaluasi, monitoring, dan perbaikan-perbaikan, sekaligus juga menjadi panduan untuk mendampingi siswa-siswa Sekolah Rakyat,” ungkap Gus Ipul saat berbicara kepada jurnalis di Bekasi pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Pentingnya Data dalam Pengambilan Keputusan
Menurutnya, data tersebut merupakan fondasi dalam pengambilan keputusan, termasuk untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. “Jadi data itu sangat penting, menjadi fondasi bagi proses pengambilan keputusan, supaya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan setiap siswa di Sekolah Rakyat,” jelasnya.
Saifullah juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Siswa-siswa ini memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari anak yang putus sekolah, tidak pernah bersekolah, hingga mereka yang berpotensi putus sekolah. “Kita terus melatih SDM yang ada di Sekolah Rakyat karena kita tahu siswa Sekolah Rakyat ini adalah siswa-siswa istimewa,” tambahnya.
Pengawasan dan Tindak Lanjut Pelanggaran
Selain memperkuat pendataan, Gus Ipul juga menyatakan bahwa pihaknya menjalankan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial juga menyediakan saluran pengaduan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh tenaga pendidik atau pihak terkait lainnya. Ia menyampaikan bahwa dua kepala sekolah dan beberapa guru telah diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan tugas dengan baik. “Ada yang sudah kita berhentikan, kalau tidak salah ada dua kepala sekolah dan ada beberapa lagi guru yang telah terbukti melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Saifullah menekankan bahwa pengawasan ini sangat penting agar setiap masalah di lingkungan Sekolah Rakyat dapat segera teridentifikasi dan ditangani. Saat ini, Sekolah Rakyat telah menjangkau lebih dari 44 ribu siswa yang tersebar di 181 lokasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 lokasi telah menggunakan gedung permanen. “Per hari ini sudah lebih dari 44.000 siswa seluruh Indonesia di 181 titik. 93 di antaranya telah menggunakan gedung permanen,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Sosial terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program ini.
