Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dari Kabinet Bayangan, Iqbal Damanik, menyatakan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menangani berbagai bencana, termasuk gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, banjir bandang di Sumatra, dan kebakaran hutan serta lahan (karhutla). Ia menilai bahwa pemerintah justru menganggap bencana sebagai ujian, padahal hal tersebut terjadi akibat lemahnya mitigasi yang dilakukan, baik dalam perencanaan maupun penganggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal dalam konferensi pers yang membahas hasil evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara daring pada Minggu (11/10/2026). "Kita tahu bahwa situasi saat ini menjadi semakin buruk dan pemerintahan ini diuji dan lalu kemudian gagap menangani kebakaran hutan dan lahan, gagap menangani bencana yang terjadi di Sumatra, bahkan gagap menangani bencana yang terjadi di NTT pada tahun ini juga," ungkapnya.
Kritik Terhadap Penanganan Kebakaran Hutan
Iqbal juga menyayangkan pernyataan Presiden Prabowo yang mengklaim bahwa penanganan karhutla akan selesai dalam waktu sebulan, sementara kenyataannya, kebakaran hutan masih terus berlangsung hingga saat ini. Ia menegaskan bahwa kondisi karhutla di era pemerintahan saat ini sangat memprihatinkan, dengan kebakaran yang bahkan terjadi di beberapa taman nasional.
"Ini menunjukkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan sangat minim sekali tindakan dari pemerintah dan minim sekali langkah-langkah dari pemerintah," kata Iqbal. Ia juga mengkritik kinerja Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, yang dianggap tidak berupaya meredam polusi di Indonesia, serta tidak melakukan tindakan dalam penanggulangan karhutla.
Penilaian Kinerja Pemerintah
Selain itu, Iqbal mengomentari kebijakan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Sumatra Selatan hingga Kalimantan. "Ini juga kita harus menuntut tanggung jawab dari Nusron Wahid. Apa yang dia lakukan terhadap perusahaan-perusahaan atau perkebunan kelapa sawit yang sudah terbukti benar-benar terbakar?" tambahnya.
Kabinet Bayangan dan Celios mencatat kinerja Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun pemerintahannya dengan skor 2,8 dari 10 dari para ahli, sedangkan penilaian masyarakat umum mencapai 4,6 dari 10. Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mendapatkan skor di bawah lima selama dua tahun pemerintahan. Hal ini terungkap dari riset dan survei yang dilakukan oleh Celios dan Kabinet Bayangan.
Dalam survei tersebut, terdapat dua kelompok responden yang diambil datanya, yaitu kelompok ahli dan masyarakat umum. "Untuk Gibran, ahli bilang 2,2 dari 10. Sementara untuk masyarakat umum menilai kinerja dari Wakil Presiden Gibran itu 4,9 dari 10," kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, saat mempresentasikan hasil riset secara daring.
Bhima juga menyampaikan bahwa kinerja Presiden Prabowo selama dua tahun hanya mendapatkan skor rendah, sekitar 2,8 dari 10. "Kemudian untuk masyarakat umum ditanya, pertanyaan yang sama, apakah ya, bagaimana Anda menilai kinerja Presiden Prabowo dalam menjalankan fungsinya sebagai kepala negara, itu nilainya 4,6 dari 10. Tetap ya di bawah angka 5," ungkapnya.
Survei ini melibatkan 129 responden ahli dengan latar belakang dan pengalaman profesional yang beragam, serta 1.142 responden dari berbagai provinsi. Pengumpulan data dilakukan antara 15 September hingga 9 Oktober 2026, dengan pendekatan non-probability sampling untuk masyarakat umum dan snowball sampling untuk responden ahli.
