Di Jakarta, porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing telah menyusut menjadi 13-14 persen, berkurang dari hampir 40 persen sekitar sepuluh tahun yang lalu. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan bahwa kondisi tersebut memberikan dampak positif bagi pembiayaan pemerintah yang kini lebih banyak didukung oleh investor domestik.
Strategi Pembiayaan yang Berfokus pada Domestik
Juda menjelaskan bahwa strategi utama dalam pembiayaan adalah tetap fokus pada sumber dari dalam negeri, yang dinilai lebih tahan terhadap gejolak global. Dalam acara Media Gathering yang bertema APBN 2027 Tumbuh Lebih Tinggi Sejahtera Lebih Cepat, pada Kamis (1/10/2026), ia mengatakan, “Strategi pembiayaan utamanya adalah tetap fokus, sebagian atau dominannya adalah pembiayaan dari dalam negeri yang relatif tidak rentan terhadap (gejolak) global.”
Data Kepemilikan Asing di SBN
Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) per 15 September 2026 menunjukkan bahwa kepemilikan asing di SBN tercatat sebesar 13,09 persen atau setara dengan Rp 904,39 triliun. Rincian tersebut terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 885,98 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 18,41 triliun. Juda menekankan bahwa penurunan porsi kepemilikan asing ini dapat mengurangi kerentanan pasar keuangan Indonesia terhadap perubahan sentimen global, termasuk di pasar uang dan valuta asing. “Ini tentu saja bisa mengurangi kerentanan di pasar uang dan pasar valas kita,” ujarnya.
Pembiayaan dan Pengelolaan Utang yang Aman
Pemerintah, menurut Juda, berkomitmen untuk menjaga defisit dan pembiayaan dalam batas yang aman. Pengelolaan utang juga dilakukan dengan tujuan untuk menjaga imbal hasil SBN tetap menarik, tanpa membebani biaya utang yang terlalu besar. “Bagaimana kita tetap menarik, yield kita tetap menarik dan cost-nya tidak terlalu besar dalam pembiayaan melalui utang,” tambahnya.
