Perusahaan Kawasan Berikat perlu segera menyiapkan sistem dan data internal untuk menghadapi integrasi host-to-host (H2H) dengan sistem kepabeanan CEISA 4.0. Persiapan ini dianggap penting sebelum penerapan mekanisme tersebut menjadi kewajiban bagi para pelaku usaha. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mulai menerapkan CEISA 4.0 secara bertahap melalui sejumlah keputusan yang mengatur penerapan wajib untuk layanan kepabeanan dan cukai.
Salah satu keputusan yang relevan adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-163/BC/2026 yang mengatur penerapan penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada tahap kedua puluh lima, yang efektif sejak 27 Juli 2026.
Kesiapan Sistem IT Inventory
Jarot Wibowo, Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) Cabang Semarang, menyatakan bahwa penggunaan IT Inventory yang terintegrasi melalui H2H masih tergolong baru bagi banyak perusahaan di Semarang. Ia menekankan pentingnya bagi pelaku usaha untuk memahami kebutuhan sistem sejak dini dan tidak menunggu hingga penerapan menjadi kewajiban. “Jangan sampai nanti waktu ada ketok palu mandatory, katakanlah 2027 besok, teman-teman belum tahu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis.
Jarot menambahkan bahwa kesiapan sistem menjadi hal yang perlu diperhatikan karena IT Inventory berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Sistem ini digunakan untuk mencatat pergerakan persediaan setiap hari, dan kendala dalam sistem dapat berdampak pada aktivitas operasional perusahaan.
Antisipasi Kendala Teknis
Widia Kristina, Koordinator Wilayah Selatan APKB Semarang, juga menggarisbawahi pentingnya pelaku usaha untuk mengantisipasi kemungkinan kendala teknis yang dapat memengaruhi kelancaran administrasi, termasuk dalam proses pemasukan dan pengeluaran barang. Integrasi H2H memungkinkan sistem perusahaan untuk terhubung dan bertukar data dengan sistem kepabeanan, yang dapat mempermudah pengiriman dokumen dan meningkatkan efisiensi waktu.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berencana untuk menerapkan CEISA 4.0 secara bertahap sebagai bagian dari upaya mengintegrasikan layanan kepabeanan dan cukai dalam satu ekosistem digital. Sistem ini bertujuan untuk mendukung proses layanan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipantau secara real-time. Bagi perusahaan Kawasan Berikat, integrasi ini tidak hanya memerlukan kesiapan aplikasi, tetapi juga data internal yang akurat dan konsisten. Data penerimaan bahan baku, persediaan, proses produksi, hingga pengeluaran barang perlu dicatat dalam sistem yang saling terhubung.
Persiapan dapat dimulai dengan meninjau kembali alur pencatatan persediaan, memastikan konsistensi data antarbagian, serta mengevaluasi apakah sistem yang digunakan saat ini dapat terhubung dengan sistem kepabeanan. Perusahaan juga perlu menguji proses integrasi dan memastikan tim terkait memahami perubahan alur kerja sebelum penerapan dilakukan.
Anang Ind Pratama, Chief Executive Officer PT Eka Reka Palakerti Indonesia (ERP Indonesia), menjelaskan bahwa integrasi IT Inventory dengan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) adalah langkah positif karena dapat membantu perusahaan menghubungkan data dari berbagai fungsi. “Kebutuhan tersebut menjadi salah satu alasan IT Inventory perlu terhubung dengan sistem ERP. Dengan integrasi, data inventory dapat digunakan bersama oleh fungsi purchasing, warehouse, manufaktur, sales hingga accounting,” jelas Anang.
Ia juga menekankan bahwa penerapan IT Inventory perlu disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing perusahaan. Perbedaan dalam standar operasional, pola produksi, dan pengelolaan persediaan membuat kebutuhan setiap perusahaan tidak selalu sama. “Kami tidak melihat implementasi IT Inventory sebagai upaya membuat semua perusahaan menjalankan proses yang sama. Yang penting adalah bagaimana sistem bisa mengikuti SOP perusahaan, sementara kebutuhan dan aturan kepabeanan tetap terpenuhi,” tambahnya.
Dengan adanya perbedaan kebutuhan dan proses bisnis di setiap perusahaan, penyesuaian sistem tidak selalu dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama. Pemetaan kebutuhan, penyesuaian sistem, dan pengujian integrasi menjadi bagian penting agar sistem IT Inventory dapat mendukung kebutuhan kepabeanan sekaligus tetap selaras dengan operasional perusahaan.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, ERP Indonesia telah mengembangkan Bzone atau Bonded Zone, modul IT Inventory yang terintegrasi melalui API host-to-host dengan CEISA 4.0 DJBC dan portal INSW. Bzone ditujukan bagi pelaku usaha yang menggunakan fasilitas kepabeanan, termasuk Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dan Kawasan Ekonomi Khusus. Anang menjelaskan bahwa Bzone menghubungkan fungsi inventaris, pengadaan, akuntansi, manufaktur, dan penjualan dalam satu sistem.
“Tujuan utama dari Bzone memang kepatuhan terhadap Bea Cukai. Tetapi karena dibangun di atas platform ERP, modul ini juga bisa terhubung dengan proses bisnis lain seperti inventory, purchasing, sales, manufaktur, dan accounting,” jelas Anang.
Dengan penerapan CEISA 4.0 yang berlangsung secara bertahap, perusahaan Kawasan Berikat perlu memastikan kesiapan sistem dan data sebelum kewajiban integrasi diterapkan. Persiapan yang dilakukan lebih awal diharapkan dapat mengurangi gangguan terhadap kegiatan operasional ketika mekanisme H2H mulai diberlakukan.
