Jakarta - Dalam sebuah langkah strategis, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertukaran posisi antara dua jenderal TNI, yaitu Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita. Maruli kini menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, sedangkan Tandyo diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Selain menjabat sebagai Wakil Panglima TNI, Maruli juga diberikan tanggung jawab tambahan oleh Prabowo sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden, di mana Prabowo memandu keduanya dalam mengucapkan sumpah dan janji.
Tugas Baru Maruli Simanjuntak
Maruli menjelaskan bahwa Prabowo mengarahkan dirinya untuk memimpin BNPPDT, yang akan berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil. Menurutnya, badan pengelola perbatasan telah ada sebelumnya dan dipimpin sementara oleh Menteri Dalam Negeri. Kini, badan tersebut akan dikembangkan dengan memperluas tugasnya untuk mencakup pengelolaan daerah terpencil.
“Jadi memang ini menurut saya ide yang luar biasa ya itu sebenarnya badannya tuh sudah ada jadi badan pengelola perbatasan yang sekarang ad interim itu oleh Mendagri. Jadi ini dikembangkan lagi karena kebetulan saya beberapa tahun ke belakangan ini banyak sekali mengerjakan untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat di daerah-daerah terpencil,” ungkap Maruli di Istana Negara.
Fokus pada Kesejahteraan Masyarakat
Maruli menegaskan bahwa fokus utama dari pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di perbatasan dan daerah terpencil. Sebagai Wakil Panglima TNI, ia akan membantu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam tugas-tugasnya.
“Itu yang mungkin jadi ide dari Bapak Presiden untuk lebih fokus pada masyarakat-masyarakat yang di perbatasan-perbatasan dan terpencil ini. Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima,” jelas Maruli.
Maruli juga menekankan bahwa pengelolaan BNPPDT bukan semata-mata tugas TNI, melainkan lembaga yang akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
“Iya, sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada dengan penambahan selain mengelola perbatasan ini kenapa nggak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut,” tambahnya.
Dalam menjalankan tugasnya, Maruli membuka kemungkinan untuk melibatkan prajurit TNI yang bertugas di wilayah-wilayah tersebut, guna mendukung koordinasi di lapangan.
Sementara itu, Tandyo Budi Revita, sebagai KSAD, menyatakan bahwa dirinya bertugas untuk mempercepat program-program pemerintah, termasuk Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan.
“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi. Apakah itu KDKMP, apakah itu sekolah rakyat, apakah itu ketahanan pangan. Yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” kata Tandyo.
Tandyo juga menyoroti pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memanfaatkan sebaran prajurit Angkatan Darat di seluruh Indonesia untuk membantu pemadaman.
“Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya. Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” ujarnya.
Tandyo menambahkan bahwa fokus lainnya adalah kesejahteraan masyarakat Papua, dengan tetap memperhatikan aspek keamanan di wilayah tersebut. Ia menyebutkan penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Maybrat, Papua Barat Daya, sebagai salah satu prioritas TNI.
“Dalam dua-tiga hari ini kan di Maybrat yang selama ini cukup rame dua tiga tahun yang lalu, kalau dimonitor dua hari yang lalu kan ada yang turun, ada yang kita tangkap. Tentunya ini akan menjadi deterrent kepada yang saudara-saudara kita yang belum sadar untuk bisa kembali ke NKRI,” tutup Tandyo.
