Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar pendidikan gratis diterapkan mulai dari taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi. Rencana ini akan dimulai dari sekolah negeri terlebih dahulu.
"Kami sampaikan bahwa dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak sehingga itu yang perlu kami tekankan," ungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/9/2026).
Pendidikan Gratis Melalui Dana BOS dan PIP
Mu'ti menjelaskan bahwa implementasi pendidikan gratis ini akan dilakukan dengan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Program Indonesia Pintar (PIP). "Terkait dengan penguatan pendidikan gratis itu, kami sampaikan mengenai penggunaan dana BOS dan juga PIP," tambahnya.
Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan bahwa 23 persen dari TK adalah negeri. "TK itu negeri ada, ada 23 persen itu TK negeri. dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun," jelas Mu'ti.
Tim Khusus untuk Hitung Anggaran Pendidikan Tinggi
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah membentuk tim khusus untuk menghitung anggaran pendidikan di perguruan tinggi negeri yang gratis. "Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaah lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus yang dipimpin Pak Menko PMK untuk mem-breakdown lagi hitungan-hitungan," kata Brian.
Brian menambahkan bahwa tim khusus ini akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Tim tersebut akan memberikan laporan kepada Presiden Prabowo.
"Nantinya kita akan melaporkan kembali kepada Bapak Presiden, dipimpin oleh Pak Menko, untuk menetapkan bagaimana langkah-langkah dan tahapan-tahapannya, sehingga keinginan dan arahan Bapak Presiden untuk menggratiskan perguruan tinggi negeri ini dapat dilakukan," jelasnya.
Brian juga menyatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah melakukan kajian awal terkait perhitungan biaya, termasuk analisis uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI), dan komponen lain yang menjadi sumber pendapatan kampus. "Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang sikal yang tersedia dari APBN kita," ujarnya.
Brian menegaskan bahwa sumber dana untuk pendidikan gratis ini berasal dari APBN, bukan dari Danantara. "Ini semuanya kan tentu tidak ada hubungannya dengan Danantara, ya," tutupnya.
