Beberapa pihak langsung memberikan tanggapan tegas setelah mereka disebut dalam daftar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi program makan bergizi gratis (MBG), yang juga melibatkan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Eks Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, yang merupakan salah satu tersangka, sebelumnya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Selain Sony, dua tersangka lainnya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan eks Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.
Pengacara Sony Sebut Ada 26 Nama Terlibat
Pengacara Sony, Krisna Murti, mengungkapkan bahwa terdapat 26 nama yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Krisna menyatakan bahwa nama-nama tersebut berasal dari berbagai kalangan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Pokoknya dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Paling banyak) legislatif. (Total jumlah nama) 26, kemungkinan bertambah, itu baru sebagian aja," ungkap Krisna.
Bantahan dari Partai Demokrat dan Komisi Kesehatan DPR
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menegaskan bahwa mereka tidak memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Mereka membantah terlibat dalam pengadaan titik dapur MBG dan menyatakan bahwa Ketua Umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak pernah merekomendasikan siapapun untuk terlibat dalam proyek tersebut. "AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada Saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung," jelas Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.
Selain itu, pimpinan Komisi Kesehatan DPR juga memberikan bantahan. Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyatakan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai keterlibatan mereka adalah hoaks. "Tidak benar, semua anggota Komisi IX tidak terlibat korupsi di BGN. Itu infonya hoaks," tegas Yahya.
Reaksi dari Wakil Ketua KPK dan Wamendagri
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, juga membantah keterlibatannya setelah namanya disebutkan. Ia mengaku tidak mengenal Sony Sanjaya secara pribadi. "Saya tidak kenal secara personal dengan Sony dan saya tidak pernah komunikasi untuk minta titik dapur, apalagi membeli titik karena saya tidak bisnis dapur," kata Fitroh. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menambahkan bahwa Fitroh tidak memiliki hubungan dengan Sony dan yayasan yang terkait dengan program MBG sudah dibentuk jauh sebelum program tersebut ada.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menjelaskan bahwa ia sempat berkoordinasi dengan BGN, tetapi hanya terkait tugas resmi dan bukan untuk kepentingan pribadi. "Tidak ada kepentingan pribadi, apalagi sampai memiliki dapur. Saya hanya bertemu dan berkoordinasi dengan pimpinan BGN di rapat koordinasi resmi," ujarnya.
Pernyataan KSP dan Partai Gerindra
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrachman, mengaku pernah menghubungi eks Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait permintaan sebuah pesantren untuk menjadi penerima manfaat MBG. Namun, ia menegaskan tidak terlibat dalam proses selanjutnya. "Ada berita Pak Dudung katanya punya titik dapur melalui Pak Dadan. Saya informasikan, jadi beberapa bulan yang lalu mungkin enam bulan yang lalu saya kan dekat dengan pesantren," jelas Dudung.
Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tidak ada instruksi dari partai untuk kadernya dalam membangun SPPG. Ia menyatakan bahwa kepemilikan SPPG oleh kader adalah inisiatif pribadi. "Karena ada juga dibawa-bawa nama partai, tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional gitu," ungkap Pras. Ia juga menekankan bahwa anggota partai yang memiliki dapur SPPG harus menjaga kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan.
