Parlemen Jepang pada hari Jumat, 17 Juli lalu, telah mengesahkan revisi besar pertama terhadap regulasi mengenai penerus kekaisaran. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi terputusnya garis pewaris laki-laki di masa depan. Aturan yang ada saat ini menyatakan bahwa hanya laki-laki yang berasal dari garis keturunan ayah yang dapat menjadi kaisar Jepang, sementara anggota keluarga kekaisaran perempuan harus meninggalkan statusnya jika menikah dengan orang biasa.
Kaisar Naruhito, yang mulai memerintah pada tahun 2019, dan Permaisuri Masako, memiliki seorang putri bernama Aiko yang lahir pada tahun 2001. Namun, Aiko tidak dapat mewarisi takhta berdasarkan sistem yang berlaku saat ini. Sebagai alternatif, adik Naruhito, Pangeran Akishino, yang juga dikenal sebagai Fumihito, diangkat sebagai putra mahkota. Pangeran Hisahito, putra Akishino, berada di urutan kedua dalam garis suksesi.
Peluang bagi Kerabat Laki-laki
Sebuah panel yang dibentuk oleh Perdana Menteri Junichiro Koizumi pada tahun 2005 telah merekomendasikan agar perempuan diizinkan untuk menjadi kaisar dan suksesi dapat dilanjutkan melalui garis keturunan perempuan. Namun, usulan tersebut ditangguhkan setelah kelahiran Pangeran Hisahito pada tahun 2006 yang mengurangi kekhawatiran mengenai krisis pewaris.
Saat ini, terdapat tiga individu yang secara teoritis dapat menggantikan Naruhito yang berusia 66 tahun. Mereka adalah adiknya, Putra Mahkota Akishino (60), Pangeran Hisahito (19), dan paman Naruhito, Pangeran Hitachi yang berusia 90 tahun. Perubahan terbaru ini memungkinkan kerabat laki-laki dari garis keturunan lain untuk kembali menjadi anggota keluarga kekaisaran, setelah sebelumnya kehilangan statusnya setelah Jepang menyerah di akhir Perang Dunia II. Sejak saat itu, mereka hidup sebagai warga sipil.
Menurut undang-undang baru ini, laki-laki dari garis keturunan tersebut dapat kembali menjadi anggota keluarga kekaisaran melalui proses adopsi jika berusia minimal 15 tahun. Meskipun mereka yang diadopsi tidak mendapatkan hak suksesi, anak laki-laki mereka akan berhak untuk masuk dalam garis pewaris takhta. Namun, perempuan tetap tidak diizinkan untuk menjadi kaisar secara hukum.
Respon Masyarakat dan Aspirasi Perempuan
Walaupun didukung oleh Perdana Menteri Sanae Takaichi, aturan baru ini tidak sejalan dengan harapan banyak warga Jepang. Berbagai jajak pendapat menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih Putri Aiko sebagai penerus takhta. Sebuah survei nasional yang dilakukan oleh Mainichi Shimbun pada bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa 40% responden mendukung baik kaisar perempuan maupun suksesi melalui garis keturunan perempuan, sementara 33% mendukung kaisar perempuan tetapi menolak suksesi melalui garis keturunan perempuan. Secara keseluruhan, 73% mendukung kaisar perempuan, hanya 6% yang menolak gagasan tersebut.
Ini merupakan revisi penting pertama terhadap Undang-Undang Keluarga Kekaisaran Jepang sejak tahun 1947. Menurut Sven Saaler dari Sophia University di Tokyo, perubahan ini menunjukkan bahwa "kesetaraan gender masih belum menjadi prioritas." Ia menambahkan bahwa kemungkinan perempuan menduduki takhta kekaisaran kini justru semakin jauh akibat perubahan aturan ini.
Dalam sebuah artikel editorial, surat kabar Asahi Shimbun mempertanyakan pernyataan dalam sidang parlemen yang menyebutkan bahwa suksesi laki-laki berlangsung tanpa putus selama 2.600 tahun. Koran tersebut berpendapat bahwa banyak silsilah awal keluarga kekaisaran lebih banyak didasarkan pada mitologi daripada sejarah yang dapat diverifikasi. Asahi Shimbun juga mencatat bahwa banyak kerajaan di Eropa telah mengubah aturan suksesi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki, seiring dengan meningkatnya hak politik perempuan setelah dua perang dunia.
Keiko Hongo, seorang profesor emeritus sejarah Jepang abad pertengahan dari University of Tokyo, menyatakan bahwa perempuan yang pernah menjadi kaisar memainkan peran penting dalam sejarah, terutama karena pada masa itu perempuan umumnya tidak diperbolehkan memimpin keluarga samurai. Ia berpendapat bahwa keluarga kekaisaran saat ini sudah memiliki legitimasi yang cukup, sehingga suksesi melalui perempuan dianggap lebih alami dibanding menghidupkan kembali garis keturunan laki-laki dari kerabat jauh.
Ketua Partai Demokrat Konstitusional, Shunichi Mizuoka, juga mempertanyakan perubahan undang-undang tersebut, yang dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Ia menyerukan agar sistem suksesi yang hanya mengakui laki-laki dari garis keturunan ayah diakhiri.
Di sisi lain, pendukung revisi aturan ini menolak anggapan bahwa sistem suksesi laki-laki merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Surat kabar konservatif Sankei Shimbun mendukung perubahan ini dengan alasan bahwa suksesi kekaisaran selalu mengikuti garis laki-laki, sehingga tidak berkaitan dengan diskriminasi gender. Media tersebut juga memperingatkan agar tradisi ini tidak ditinggalkan, mengingat Pangeran Hisahito masih menjadi satu-satunya pewaris laki-laki yang memenuhi syarat di generasinya.
Akira Momochi, seorang profesor hukum tata negara di Kokushikan University, berpendapat bahwa reformasi ini akan membantu mempertahankan tradisi suksesi melalui garis laki-laki. Ia menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk membahas kemungkinan perempuan menjadi kaisar karena jalur suksesi dari Naruhito kepada Akishino dan kemudian Hisahito sudah jelas. Sementara itu, Kenichi Kawamura, seorang tokoh politik serta penasihat Central Union of Japan-Korea Friendship Associations, berpendapat bahwa perizinan anggota keluarga kekaisaran perempuan yang telah menikah untuk tetap berada dalam keluarga kerajaan adalah langkah praktis untuk memastikan stabilitas suksesi.
Secara pribadi, Kawamura menyatakan bahwa Putri Aiko dapat dipertimbangkan untuk menjadi kaisar dalam satu masa pemerintahan sebagai langkah darurat jika keluarga kekaisaran tidak lagi memiliki pewaris laki-laki. Namun, ia tetap menolak perubahan aturan yang memungkinkan takhta diwariskan melalui garis keturunan perempuan. "Kaisar adalah simbol seremonial yang mendoakan kemakmuran Jepang, mirip dengan Paus, sehingga harus tetap berada di luar politik," ujarnya.
"Saya berharap reformasi ini dapat membantu menciptakan keluarga kekaisaran yang stabil, dihormati, dan dicintai oleh masyarakat Jepang."
