Di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat, Argentina berhadapan dengan Inggris, dan hasil pertandingan tersebut kembali memicu perdebatan mengenai sejarah kedua negara. Argentina dan Inggris pernah terlibat dalam konflik bersenjata yang dikenal sebagai Perang Malvinas sekitar 40 tahun lalu, yang berfokus pada perebutan Kepulauan Malvinas, atau Falkland Islands menurut Inggris. Setelah meraih kemenangan 2-1, beberapa pemain Argentina terlihat mengangkat spanduk bertuliskan "Las Malvinas Son Argentinas," yang berarti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina.
Tindakan tersebut membuat pemerintah Inggris marah. Inggris bahkan meminta FIFA untuk menyelidiki aksi para pemain Argentina yang membentangkan spanduk terkait Malvinas. Peter Kyle, Sekretaris Negara untuk Bisnis dan Perdagangan Inggris, menilai bahwa Argentina telah melakukan pelanggaran serius dengan membawa pesan politik ke dalam pertandingan.
Namun, secara mengejutkan, Amerika Serikat sebagai tuan rumah justru memberikan dukungan kepada Argentina. Andrew Giuliani, Kepala Task Force FIFA World Cup 2026 dari Gedung Putih, menyatakan pada Jumat (17/7/2026) bahwa selama berada di AS, tim Argentina memiliki hak untuk menyampaikan pernyataan tersebut. Giuliani merujuk pada perlindungan kebebasan berbicara yang diatur dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Sejarah Sengketa Malvinas
Kepulauan Malvinas, yang juga dikenal sebagai Falkland Islands, terletak sekitar 480 kilometer dari pantai Argentina di Amerika Selatan. Wilayah ini terdiri dari dua pulau utama dan ratusan pulau kecil, dengan populasi sekitar 3.600 jiwa. Sejak akhir abad ke-16, kepulauan ini telah dikunjungi dan dihuni oleh berbagai ekspedisi dari Inggris, Prancis, dan Spanyol. Selama berabad-abad, berbagai negara saling mengklaim hak atas kepemilikan wilayah tersebut.
Pada 3 Januari 1833, Inggris berhasil menguasai kepulauan ini dan menjadikannya sebagai wilayah mahkota. Sementara itu, Argentina menganggap Malvinas sebagai bagian dari wilayahnya sejak memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1816. Hingga saat ini, Argentina tidak pernah mengakui kedaulatan Inggris atas kepulauan tersebut. Dalam referendum tahun 2013, mayoritas penduduk Falkland memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris, yang dijadikan pemerintah Inggris sebagai dasar untuk menentukan masa depan kepulauan tersebut. Namun, Argentina berpendapat bahwa penduduk saat ini merupakan hasil pemukiman yang dilakukan Inggris, sehingga mereka tidak berhak menentukan status wilayah itu.
Perang Malvinas 1982
Setelah bertahun-tahun perundingan yang tidak membuahkan hasil, konflik antara Argentina dan Inggris memuncak pada 2 April 1982, ketika Argentina mengirim ribuan tentara untuk merebut Kepulauan Malvinas. Saat itu, Presiden AS Ronald Reagan berusaha membujuk junta militer Argentina untuk membatalkan invasi, tetapi upaya tersebut gagal. Inggris kemudian mengirim armada besar, termasuk kapal perang dan kapal selam, untuk merebut kembali wilayah tersebut. Perang berlangsung selama 74 hari sebelum pasukan Argentina menyerah, menewaskan lebih dari 900 orang, sebagian besar adalah tentara Argentina.
Kekalahan tersebut menjadi pukulan berat bagi pemerintahan junta militer Argentina. Pemimpin mereka saat itu, Leopoldo Galtieri, mengundurkan diri hanya beberapa hari setelah Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher mengumumkan kemenangan Inggris.
Meskipun kalah dalam perang, Argentina tetap tidak mencabut klaim atas Kepulauan Malvinas. Hingga saat ini, klaim tersebut tercantum dalam Konstitusi Argentina dan menjadi bagian dari identitas nasional negara tersebut. Setiap tanggal 10 Juni, pemerintah dan masyarakat Argentina memperingati pembentukan Komando Politik dan Militer untuk Kepulauan Malvinas dan pulau-pulau sekitarnya, yang dianggap sebagai momen penting dalam penegasan hak kedaulatan mereka di Atlantik Selatan.
