Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil mencatatkan sentimen pemberitaan positif terbanyak selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Temuan ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Binokular Media Utama terhadap berita di media massa dari tanggal 20 Oktober 2024 hingga 14 Oktober 2026.
Dari analisis terhadap jutaan berita, ketiga kementerian tersebut tidak hanya memiliki volume pemberitaan yang tinggi, tetapi juga mendapatkan sentimen positif yang dominan. Kemenag mencatatkan persentase sentimen positif sebesar 84 persen, diikuti oleh Kemendagri dengan 78 persen, dan Kemenkeu sebesar 72 persen. Isu penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan Kejaksaan Agung, menjadi salah satu sorotan negatif dalam pemberitaan pemerintah.
Pemberitaan Kemenag dan Kemenkeu
Laporan dari Binokular menunjukkan bahwa terdapat 5.461.704 berita yang membahas 49 kementerian. Kemenag menempati urutan teratas dengan volume pemberitaan mencapai 713.387 berita, diikuti Kemenkeu dengan 699.258 berita, dan Kemendagri dengan 489.033 berita. Tingginya pemberitaan mengenai ketiga kementerian ini diiringi dengan sentimen positif yang signifikan. Kemenag dan Kementerian Sosial (Kemensos) masing-masing mencatatkan persentase sentimen positif tertinggi, yaitu 84 persen.
Pemberitaan positif mengenai Kemenag banyak berkaitan dengan kesejahteraan guru serta penguatan madrasah dan pesantren. Sementara itu, Kemenkeu banyak diberitakan terkait kinerja penerimaan pajak, sedangkan Kemendagri berfokus pada penguatan integritas kepala daerah.
Analisis Sentimen Negatif dan Isu Hukum
Secara keseluruhan, delapan kementerian dengan volume pemberitaan tertinggi menunjukkan dominasi sentimen positif, dengan persentase berkisar antara 64 hingga 84 persen. Setelah Kemenag dan Kemensos, Kementerian Perhubungan mencatatkan sentimen positif sebesar 81 persen, diikuti oleh Kemendagri dengan 78 persen dan Kementerian ESDM dengan 77 persen. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi kementerian dengan persentase sentimen positif terendah, yaitu 64 persen, dan mencatatkan sentimen negatif sebesar 34 persen.
Tidak hanya kementerian, beberapa lembaga negara juga memperoleh sentimen positif yang signifikan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mencatatkan sentimen positif sebesar 71 persen dan negatif 27 persen, dengan isu demonstrasi dan tekanan publik menjadi fokus utama dalam pemberitaan DPR. Bank Indonesia (BI) mendapatkan sentimen positif sebesar 76 persen, terutama terkait penguatan nilai tukar rupiah, yang menjadi topik dalam 106.306 berita.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menunjukkan hasil yang berbeda. Dari 387.573 berita yang dianalisis, Kejagung mencatatkan sentimen negatif sebesar 62 persen dan sentimen positif sebesar 33 persen. Pemberitaan mengenai Kejagung banyak berkaitan dengan penanganan perkara dan penegakan hukum, dengan isu pengambilalihan serta penahanan tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) Asabri menjadi sorotan utama.
Nicko Mardiansyah, Manajer News Binokular Big Data Analytics (Newstensity), menyatakan bahwa dominasi sentimen positif menunjukkan bahwa program dan kebijakan pemerintah mendapatkan ruang pemberitaan yang luas di media massa. Namun, ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sentimen negatif yang mengarah pada institusi penegakan hukum, yang dapat diartikan sebagai sinyal adanya tuntutan publik untuk kejelasan dan ketegasan dalam penanganan perkara.
“Pemberitaan yang dominan positif menunjukkan program dan kebijakan pemerintah mendapat ruang yang luas di media. Namun, sentimen negatif pada institusi penegakan hukum perlu dibaca sebagai sinyal bahwa publik menuntut kejelasan dan ketegasan dalam penanganan perkara,” ujar Nicko.
Binokular menggunakan teknologi Big Data Analytics dan kecerdasan buatan untuk memantau berita di media massa dan percakapan di media sosial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh sejumlah analis dan konsultan data monitoring. Pemantauan dilakukan dari 20 Oktober 2024 hingga 14 Oktober 2026, mencakup 49 kementerian, enam lembaga negara, dan delapan program prioritas pemerintah, untuk mengevaluasi bagaimana kinerja pemerintah diberitakan serta bagaimana isu-isu tersebut dibahas di ruang digital.
