Survei nasional yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia (PPI) pada bulan Oktober 2026 mengungkapkan penilaian masyarakat terhadap kinerja para menteri dan pejabat negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam hasil survei tersebut, Andi Amran Sulaiman, selaku Menteri Pertanian, menempati posisi teratas sebagai pejabat dengan kinerja terbaik, sedangkan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan, berada di urutan terburuk.
Hasil survei yang dirilis pada Oktober 2026 ini meminta responden untuk menyebutkan secara spontan menteri atau pejabat negara yang mereka anggap memiliki kinerja paling baik dan paling buruk. Andi Amran Sulaiman memperoleh penilaian tertinggi dengan 15,4 persen, diikuti oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mendapatkan 14,5 persen. Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, berada di posisi ketiga dengan 6 persen, sedangkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf meraih 4,5 persen. Posisi kelima ditempati oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transmisi Energi, Bahlil Lahadalia, dengan 3,2 persen. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, memperoleh 2,1 persen.
Di urutan berikutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapatkan 1,5 persen, diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan 1,1 persen. Dua nama lainnya dalam daftar sepuluh besar adalah Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi yang meraih 0,9 persen dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dengan 0,8 persen.
Daftar Kinerja Terbaik dan Terburuk
Dalam daftar menteri atau pejabat negara dengan kinerja terburuk, Raja Juli Antoni memperoleh penilaian tertinggi dengan 19,8 persen. Posisi kedua ditempati oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang mendapatkan 11,2 persen. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, berada di urutan ketiga dengan 9,3 persen. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh 6,5 persen.
Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mendapatkan 0,7 persen, sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masing-masing meraih 0,3 persen. Dua posisi terakhir diisi oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dengan 0,2 persen dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, masing-masing dengan 0,1 persen.
Alasan Penilaian Responden
PPI juga mencatat alasan yang diberikan responden saat menilai kinerja para pejabat. Untuk Andi Amran Sulaiman, alasan yang paling sering disebutkan berkaitan dengan swasembada pangan, mencapai 29,6 persen. Sementara itu, 17,6 persen responden menilai keberadaan pupuk yang murah dan melimpah sebagai faktor positif. Pada Teddy Indra Wijaya, penilaian “sedikit bicara, banyak bekerja” menjadi alasan utama dengan 19,6 persen, diikuti oleh penampilan yang dinilai menarik sebesar 15,6 persen.
Di sisi lain, penilaian negatif terhadap Raja Juli Antoni banyak disebabkan oleh ketidakmampuannya menangani kebakaran hutan dan lahan, yang disebutkan oleh 21,4 persen responden. Isu penerimaan amplop juga menjadi perhatian 18,1 persen responden, sementara 9,7 persen menyoroti pembabatan hutan yang masih terjadi. Untuk Widiyanti Putri Wardhana, 15,3 persen responden menilai potensi pariwisata Indonesia belum dimaksimalkan.
Survei ini dilaksanakan oleh PPI dari tanggal 26 September hingga 6 Oktober 2026, dengan populasi yang mencakup penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun atau yang sudah menikah. Target responden yang ditetapkan adalah 1.200 orang yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi, 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa atau kelurahan.
Metode pengambilan sampel menggunakan data kelurahan dan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum. Responden yang terpilih diwawancarai secara langsung, dan PPI menetapkan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error 2,83 persen. Untuk menjaga kualitas data, PPI menerapkan pengendalian mutu dengan memeriksa 50 persen dari total responden.
Dalam survei ini, responden memberikan jawaban secara spontan mengenai menteri atau pejabat negara dengan kinerja terbaik dan terburuk, tanpa harus memilih dari daftar nama yang disediakan. Hal ini memungkinkan nama pejabat muncul berdasarkan ingatan dan penilaian responden, meskipun hasilnya tetap perlu dipahami sebagai persepsi masyarakat, bukan ukuran objektif dari kinerja kementerian.
