Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan 50 persen dari total penduduk Indonesia akan terdaftar dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Desember 2026. Sistem Perlinsos Digital ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Dalam acara peluncuran Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar pada Ahad (4/10/2026), Saifullah menekankan pentingnya penggunaan teknologi untuk menciptakan keadilan dalam penyaluran bantuan. Ia menyatakan, "Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak."
Integrasi Data untuk Akurasi Penyaluran
Saifullah menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengintegrasikan berbagai basis data, termasuk data kependudukan dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, kepolisian, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Hukum. Integrasi ini bertujuan untuk menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat, sehingga pemerintah dapat menentukan penerima bantuan dengan lebih tepat dan mengurangi kesalahan dalam penyaluran.
Melalui sistem Perlinsos Digital, masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dianggap layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima yang tidak sesuai. Saifullah menambahkan, "Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki."
Peluang Menjadi Agen Perlinsos
Untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka peluang bagi ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, dan insan pers untuk menjadi Agen Perlinsos. Saifullah juga menyebutkan bahwa digitalisasi bantuan sosial telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.
Jika semua tahapan berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bantuan sosial berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan akan diterapkan secara nasional pada tahun 2027.
