Jakarta - E. Aminudin Aziz, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran yang signifikan telah mempengaruhi berbagai program literasi di Indonesia. Salah satu dampak nyata dari hal ini adalah penghentian bantuan pengiriman buku ke desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan Puskesmas.
Aminudin menjelaskan bahwa penurunan anggaran yang drastis mengakibatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penguatan literasi tidak dapat dilaksanakan secara optimal seperti pada tahun-tahun sebelumnya. "Betul, dengan penurunan anggaran yang sangat drastis, pekerjaan yang terkait dengan literasi menjadi terganggu," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X di Gedung DPR RI pada Kamis (16/7/2026).
Program Bantuan Buku yang Berhasil
Dia menambahkan bahwa selama periode 2024-2025, Perpusnas berencana melanjutkan program bantuan buku untuk berbagai lokasi layanan masyarakat, di mana setiap titik penerima akan mendapatkan sekitar 1.000 buku. Program tersebut mendapat sambutan yang sangat baik dari masyarakat, dengan buku-buku yang dikirim dimanfaatkan secara aktif dan mendapatkan respons positif dari berbagai daerah. "Ini disambut dengan sangat luar biasa, dimanfaatkan dengan sangat baik, dan mendapatkan respons yang sangat-sangat positif," jelasnya.
Keterbatasan Anggaran di Tahun 2026
Namun, Aminudin menegaskan bahwa program tersebut tidak dapat dilanjutkan pada tahun ini karena keterbatasan anggaran. "Tahun 2026 ini tidak bisa kami kerjakan karena tidak ada uangnya," ungkapnya.
Dia juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Perpusnas menerima anggaran lebih dari Rp 721,6 miliar. Namun, anggaran tersebut sempat diblokir sebesar Rp 132 miliar, sehingga dana yang dapat digunakan hanya Rp 589,5 miliar. "Nah, sepanjang tahun 2025 itu kami mendistribusikan anggaran itu ke unit-unit kerja, lalu terealisasi anggaran sebesar Rp 583,2 miliar dan ini setara dengan 98,93%," tambahnya.
