Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menyatakan bahwa Teheran telah menemukan kesepahaman pada sebagian besar isu yang dibahas dengan Amerika Serikat (AS). Namun, pertanyaan besar muncul: apakah perdamaian tersebut akan benar-benar terwujud?
Pakar Hukum Internasional Menyampaikan Keraguan
Hikmahanto Juwana, seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa tawaran perdamaian yang diajukan oleh Iran mungkin saja ditolak oleh Presiden AS Donald Trump secara sepihak. Dia menambahkan bahwa kesepakatan damai tersebut kemungkinan besar akan dikirim oleh pihak AS.
"Berita tersebut kemungkinan dari pihak Iran, yang oleh Trump dikatakan tidak benar. Kalau benar sih, bagus sekali buat Iran," ungkap Hikmahanto saat dihubungi pada hari Minggu (14/6/2026).
Belum Ada Kesepakatan Resmi
Hikmahanto meyakini bahwa hingga saat ini, belum ada nota kesepahaman yang disepakati oleh kedua negara. Dia juga berpendapat bahwa Iran mungkin sedang memainkan strategi untuk mendapatkan keuntungan. "Jadi saat ini belum ada dokumen yang disepakati oleh kedua belah pihak. Iran sepertinya main kartu seperti Trump. Mengklaim saja sepihak biar nanti dibantah," katanya.
Dia menambahkan bahwa sulit untuk memprediksi momen yang dapat mendamaikan kedua negara tersebut, dan memperkirakan bahwa konflik akan terus berlanjut. "Nah ini sulit diperkirakan. Bisa jadi tidak ada titik temu. Jadi mereka akan mengambangkan perang," ujarnya.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa usulan memorandum kesepahaman antara Iran dan AS akan secara resmi mengakhiri konflik di semua front, termasuk Lebanon. Iran juga berencana untuk memulai negosiasi mengenai pencabutan sanksi, program nuklir, dan pengaturan keamanan regional.
Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB, Araghchi menyampaikan bahwa dokumen tersebut, yang dikenal sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad, akan menandai secara resmi berakhirnya perang. "Berakhirnya perang akan diumumkan di semua front, termasuk Lebanon," tambahnya.
Araghchi juga menyatakan bahwa usulan memorandum tersebut mencakup komitmen untuk tidak memulai perang, mengancam penggunaan kekerasan, atau mencampuri urusan internal masing-masing negara. Dia menegaskan bahwa perjanjian ini juga akan mencakup kesepakatan bersama untuk menghormati kedaulatan. "Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran," kata Araghchi.
