BPDP berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk mempercepat pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta berbagai inisiatif perkebunan rakyat lainnya di daerah. Keterlibatan pemerintah daerah dianggap krusial karena mereka memiliki kedekatan langsung dengan para pekebun dan pemahaman yang mendalam tentang kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Normansyah Syahruddin, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, menyatakan bahwa dukungan dari pemerintah kabupaten sangat diperlukan untuk mempercepat berbagai tahapan dalam program PSR. Hal ini mencakup pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi syarat.
Pentingnya Dukungan Pemerintah Daerah
“Pemerintah kabupaten merupakan mitra penting karena paling dekat dengan pekebun. Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mempercepat proses pengusulan dan verifikasi calon penerima dan lahan, penyelesaian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, serta memastikan ketersediaan benih unggul yang memenuhi persyaratan,” kata Normansyah.
Hingga 19 Agustus 2026, program PSR telah menjangkau 187.782 pekebun dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare, didukung dengan dana sebesar Rp12,86 triliun.
Koordinasi untuk Manfaat yang Lebih Cepat
Normansyah menambahkan bahwa semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dan BPDP, maka semakin cepat pula manfaat dari program tersebut dapat dirasakan oleh para pekebun. “Kalau ada proses yang bisa dipercepat di daerah, tentu kami berharap dapat dibantu untuk dipercepat. Semakin baik koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPDP, semakin cepat pula manfaat program dirasakan oleh pekebun,” ujarnya.
Penguatan peran pemerintah daerah menjadi salah satu fokus utama BPDP dalam partisipasinya pada APKASI Expo 2026 yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang. Dalam acara yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ini, BPDP membuka booth informasi serta mengadakan talkshow mengenai berbagai program perkebunan dari sektor hulu hingga hilir.
Zaid Burhan Ibrahim, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum BPDP, menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten memiliki posisi strategis dalam pembangunan perkebunan karena kedekatannya dengan pekebun dan pemahaman terhadap kondisi masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa pembangunan perkebunan tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas di sektor hulu, tetapi juga harus diikuti dengan pengembangan nilai tambah di sektor hilir.
“BPDP memiliki instrumen pendanaan dan program, sementara pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar,” ungkap Zaid.
Selain itu, BPDP juga mendorong pemerintah kabupaten untuk memperluas akses masyarakat terhadap program pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan riset perkebunan. Mohammad Alfansyah, Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, menyatakan bahwa pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing perkebunan Indonesia. “Pengembangan SDM dan riset merupakan investasi jangka panjang bagi perkebunan Indonesia. Kita ingin masyarakat di daerah memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan, sementara hasil riset yang dikembangkan juga dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” ujarnya.
Sejak tahun 2016, program pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh BPDP telah memberikan manfaat kepada 13.265 penerima beasiswa dan 32.152 peserta pelatihan. Pada tahun 2026, kuota penerima beasiswa ditingkatkan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Alfansyah menambahkan bahwa pemerintah kabupaten juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi daerah yang dapat dikembangkan melalui program pengembangan SDM maupun riset.
Dengan memperkuat sinergi antara BPDP dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai program perkebunan dapat dilaksanakan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi para pekebun serta perekonomian daerah.
