Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang di Aceh telah kembali beroperasi normal setelah sebelumnya terhenti akibat bencana. Akses jalan nasional dan provinsi kini sudah dapat digunakan, dan pemulihan infrastruktur masih berlangsung.
“Tadi disampaikan Kabupaten Aceh Tamiang sekarang sudah normal, tadinya betul-betul gak bisa bekerja,” ungkap Mendagri usai rapat mengenai progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra di Kemenko PMK pada Selasa (27/10/2026).
Pemulihan Infrastruktur Berlanjut
Tito menjelaskan bahwa akses darat, termasuk jalan nasional dan provinsi, telah berfungsi kembali. Pemerintah saat ini melanjutkan upaya pemulihan dengan membangun jembatan permanen. “Akses darat, jalan nasional, jalan provinsi, fungsional sudah, sekarang pada tahap pemulihan, dibangunkan jembatan-jembatan permanen. Sebagian besar sudah, tinggal beberapa jalan daerah dan jembatan daerah,” katanya.
Tantangan Pemulihan Pasca Bencana
Namun, pemulihan di wilayah Sumatra masih menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat bencana susulan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa daerah yang sebelumnya mulai pulih kembali terdampak banjir dan longsor. “Nah, jadi bencana Sumatra yang ada di tiga provinsi ini, bukan sekali kejadian selesai, tapi hujan sangat tinggi, curah hujan itu membuat bencana susulan lagi. Ini salah satu penghalang kita untuk melakukan normalisasi pemulihan,” ujarnya.
Tito memberikan contoh bahwa jembatan yang telah dibangun kembali terbawa arus banjir bandang. Jalan yang sebelumnya sudah dapat dilalui dari Aceh Tengah menuju Bireuen juga mengalami longsor kembali. “Jembatan yang sudah dibangun terbawa arus lagi, banjir bandang. Di Aceh, antara Aceh Tengah, jalan sampai ke Bireuen yang sudah bisa dilalui, longsor lagi, PUPR harus bekerja lebih keras lagi,” kata Mendagri.
Pemerintah juga meminta kementerian dan lembaga yang telah menerima anggaran untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kegiatan yang ditargetkan selesai tahun ini diharapkan dapat rampung sebelum 31 Desember 2026. “Kepada 29 kementerian/lembaga yang sudah menerima anggaran, kita minta semua bekerja dengan cepat dan selesaikan sampai dengan sebelum 31 Desember,” ujarnya.
