Pemerintah Indonesia terus memperkuat intervensi kesehatan di Papua untuk mengurangi beban penyakit menular. Papua kini menjadi perhatian karena menyumbang sebagian besar kasus malaria di negara ini, sekaligus menghadapi tantangan dalam penanganan tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS.
Dalam kunjungan kerja di Jayapura, Wakil Menteri Kesehatan RI, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan bahwa Papua merupakan prioritas utama dalam program percepatan penanganan penyakit menular. "Kegiatan ini berlangsung sejak 27 hingga 29 April bersama enam provinsi di Tanah Papua sebagai bagian dari program quick win Presiden. Fokus utama kita adalah pemberantasan tuberkulosis dan malaria, karena lebih dari 90 persen kasus malaria nasional ada di Tanah Papua," ungkap Wamenkes Benny.
Data menunjukkan bahwa beban penyakit di Papua masih sangat tinggi, dengan sekitar 95 persen kasus malaria nasional berasal dari wilayah ini. Selain itu, sekitar 12 persen orang dengan HIV di Indonesia juga berada di Papua. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya penemuan kasus TB dan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah mendorong pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga kolaborasi lintas sektor. "Kita datang untuk bekerja sama lintas sektor, bersatu menyukseskan program pemerintah agar penuntasan penyakit di Tanah Papua dapat berjalan dengan baik," tambahnya.
Pendekatan lintas sektor melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Tujuannya adalah memastikan intervensi kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung program tersebut. "Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan layanan kesehatan berjalan optimal, mulai dari penguatan kebijakan, penganggaran, hingga koordinasi lintas sektor di wilayah masing-masing," ujarnya.
Dia menambahkan bahwa tanpa dukungan penuh dari pemerintah daerah, berbagai program kesehatan akan sulit berjalan maksimal di lapangan. Di sisi lain, komitmen daerah juga mulai terlihat. Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat.
"Kami mewakili enam provinsi di Tanah Papua memiliki kerinduan yang sama untuk mengatasi persoalan kesehatan yang serius ini. Kehadiran pemerintah pusat menjadi dorongan bagi kami untuk bangkit bersama melawan TB, AIDS, malaria, dan kusta," ujarnya.
Upaya penanganan ini tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga mencakup deteksi dini, edukasi masyarakat, serta peningkatan akses layanan kesehatan. Pemerintah juga terus mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan mengikuti pengobatan hingga tuntas.
Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, pemerintah berharap angka penularan penyakit menular di Papua dapat ditekan secara signifikan.
