Fakta Nasional

PDIP Diminta Tunjukkan Sikap Jelas terhadap Pemerintah

Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid menilai posisi politik PDIP saat ini membingungkan dan meminta partai tersebut untuk menunjukkan sikap tegas, baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

D
Dila Rakasiwi
20 June 2026
4 pembaca
Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Rumondang/detikcom)
Juru bicara sekaligus Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Rumondang/detikcom)

Jakarta - Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa posisi politik PDIP saat ini terlihat membingungkan dan cenderung abu-abu. Herzaky Mahendra Putra, juru bicara dan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, menyatakan bahwa ketidakjelasan sikap PDIP terhadap pemerintahan menjadi perhatian publik. "Ya kalau dari Demokrat sendiri, bagi kita ini kan bagi masyarakat sebenarnya tidak masalah, masalah mendukung atau tidak mendukungnya gitu, ya, sikap PDIP kepada pemerintahan, mendukung atau tidak mendukung," ujar Herzaky saat ditemui wartawan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/6/2026).

Dia menambahkan bahwa penting bagi PDIP untuk mengkomunikasikan sikap mereka kepada masyarakat dengan jelas. "Tapi yang paling penting itu bagaimana itu bener-bener bisa dikomunikasikan kepada masyarakat bahwa sikapnya mendukung atau tidak mendukung, itu satu. Yang kedua, bagaimana implementasinya," lanjutnya.

Perbandingan dengan Pengalaman Demokrat

Herzaky membandingkan situasi ini dengan pengalaman Partai Demokrat yang pernah berada di luar pemerintahan selama sembilan tahun. Dia menekankan bahwa posisi politik harus dinyatakan secara terbuka agar publik tidak bingung. "Kalau Demokrat ini kan kita berpengalaman selama ini di luar pemerintahan, sebelumnya selama 9 tahun dan kita mengambil sikap yang tegas dan jelas gitu. Kita menyampaikan kritik, kita juga tegas gitu di situ," jelas Herzaky.

Dia menyatakan bahwa banyak pihak yang mempertanyakan posisi PDIP saat ini, namun pihaknya tetap menghormati keputusan yang diambil oleh PDIP. "Tapi lagi-lagi yang menjadi poin penting adalah silakan tunjukkan saja sikapnya yang tegas. Apakah hari ini beliau berada di luar, apakah beliau hari ini ada di dalam," tambahnya.

Kejelasan dalam Tindakan

Herzaky menegaskan bahwa sikap politik tidak hanya cukup disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga harus terlihat dalam tindakan nyata. "Bukan hanya dalam bentuk statement saja, tapi juga bagaimana tadi kalau kita berbicara mengenai bahwa bukan sekadar sikap mendukung atau tidak mendukung, tetapi komunikasinya juga kepada publik secara jelas," tegasnya.

Dia menyoroti bahwa saat ini banyak pihak yang menilai sikap PDIP masih abu-abu dan kejelasan posisi politik sangat penting untuk masyarakat. "Masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas nih sebenarnya hari ini yang di pemerintahan siapa, kemudian loh penyeimbangnya yang mana nih sebenarnya gitu," tuturnya. "Nah, ini hari ini yang kemudian kita lihat masih belum clear gitu. Banyak juga memang temen-temen yang menanyakan gitu, 'Jadi sebenarnya ini di dalam apa di luar?' gitu. Wah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar," imbuhnya.

Herzaky menegaskan bahwa yang terpenting bukan hanya dukungan atau penolakan, tetapi kejelasan posisi dan komunikasi. "Sebenarnya bukan masalah dukung dan tidak mendukung, tapi yang paling penting komunikasinya harus tegas, harus jelas, dan implementasinya itu juga yang harus diperjelas," pungkasnya.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid juga meminta PDIP untuk bersikap tegas mengenai posisinya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia mengingatkan bahwa sikap yang tidak jelas dapat menimbulkan kebingungan. "Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata," ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (18/6).

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Jazilul dan menegaskan bahwa partainya berfungsi sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. "Partai penyeimbang di luar pemerintahan," kata Andreas kepada wartawan, pada Jumat (19/6). "Itu keputusan kongres partai," sambungnya.

Artikel Terkait