Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang berisi permintaan informasi mengenai kader partai yang diduga terlibat dalam pengadaan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap pernyataan pejabat BGN yang menyebutkan bahwa hampir semua partai politik terlibat dalam pengadaan program tersebut.
Pentingnya Transparansi dalam Program Rakyat
Hasto menekankan bahwa PDIP ingin memastikan tidak ada kader partai yang memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan pribadi. "Nah, terkait dengan surat yang dikirim oleh DPP PDI Perjuangan sampai sekarang belum mendapat jawaban. Padahal surat itu kami maksudkan ketika Wakil Kepala BGN saat itu mengatakan bahwa hampir seluruh partai politik itu terlibat di dalam pengadaan melalui SPPG tersebut," ungkap Hasto saat berbicara kepada wartawan di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Sabtu (18/7/2026).
Langkah Koreksi Internal
Hasto menambahkan bahwa partainya merasa perlu melakukan langkah koreksi internal jika klaim dari BGN tersebut terbukti benar. "Karena yang mengucapkan adalah otoritas dari Badan Gizi Nasional, maka partai kemudian mengirimkan surat agar kami dapat melakukan suatu langkah-langkah koreksi dan menertibkan di internal kami," jelasnya.
PDIP juga memiliki aturan yang ketat bagi seluruh anggotanya untuk tidak menyalahgunakan program pemerintah demi keuntungan pribadi, termasuk dalam proyek MBG. "Karena partai sudah mengambil suatu kebijakan setiap anggota dan kader partai dilarang untuk terlibat di dalam suatu proses mencari keuntungan dari program yang seharusnya didedikasikan untuk kepentingan rakyat tersebut," tambahnya.
Saat ini, PDIP masih menunggu tanggapan dari BGN terkait permintaan informasi tersebut. Jika tidak ada jawaban, mereka berencana untuk mengirimkan surat kedua. "Ya kalau belum ada jawaban ya nanti kita kirim surat yang kedua ya," tutup Hasto.
