JAKARTA -- Pemerintah sedang mempertimbangkan efisiensi anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seiring dengan evaluasi tata kelola yang sedang berlangsung. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keputusan terkait kebutuhan anggaran program ini akan mengikuti arahan dari Presiden serta hasil pembahasan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya mengungkapkan bahwa sudah ada komunikasi di dalam pemerintah mengenai kemungkinan penyesuaian anggaran untuk MBG. Namun, ia belum dapat memberikan rincian mengenai besaran pengurangan anggaran yang sedang dibahas. "Sudah (ada komunikasi menurunkan anggaran MBG). Kita ikuti keputusan Bapak Presiden," ujarnya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada hari Kamis (11/6/2026). Saat ditanya mengenai potensi besaran anggaran yang akan disesuaikan, Purbaya meminta publik untuk menunggu penjelasan lebih lanjut dari BGN.
Peluang Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan adanya peluang untuk efisiensi anggaran MBG setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. "Dari hasil perhitungan, kami meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program Makan Bergizi Gratis ini," kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta, pada hari yang sama.
Prasetyo menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan penghitungan bersama Kementerian Keuangan dan BGN untuk memastikan kebutuhan anggaran yang lebih akurat. "Makanya kami minta waktu untuk juga menghitung dengan Kementerian Keuangan maupun dengan BGN. Jadi dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk program makan bergizi ini totalnya menjadi berapa," jelasnya.
Penataan Tata Kelola Program
Menurut Prasetyo, pemerintah juga sedang melakukan penataan tata kelola program MBG yang ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu bulan. Selama proses ini, pelaksanaan program yang sudah berjalan dipastikan akan tetap berlangsung. "Kita target awal satu bulan ini harus selesai ya, tetapi tentu kan semua ada dinamikanya, maka yang pertama tentu tadi kita tekankan yang sudah berjalan ini tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan," katanya.
Prasetyo menambahkan bahwa evaluasi juga mencakup keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk fasilitas yang tidak memenuhi standar operasional prosedur atau mengalami kelebihan kapasitas dalam satu wilayah. "Pasti arahnya ke sana dong (penutupan), tetapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak, namanya sedang ditata kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh SPPG harus beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. "Termasuk kalau, mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG begitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," tambahnya.
