Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, menginformasikan bahwa anggaran untuk program pembukaan rekening bank secara massal bagi masyarakat diperkirakan tidak akan mencapai angka Rp11 triliun. Ia menekankan bahwa pemerintah masih melakukan perhitungan dan belum menetapkan angka pasti untuk anggaran tersebut.
"Belum Rp 11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung. Kan yang udah punya mungkin juga nggak dibukain," ujar Purbaya saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (10/9/2026).
Perincian Anggaran dan Penerima
Selain belum pastinya besaran anggaran, Purbaya juga menyebut bahwa jumlah penerima program tersebut belum dapat dipastikan. Ia berencana untuk melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai hal ini. Pembukaan rekening akan dilakukan oleh bank-bank tertentu, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI).
"Ada dana cadangan kita yang bisa dipakai. Tapi saya yakin enggak akan sampai Rp 11 triliun. Enggak sampai 200 juta kali (penerima pembukaan rekening), memang (jumlah) usia di atas 17 tahun (segitu)? Nanti kita lihat deh detailnya seperti apa," tambahnya.
Rencana Anggaran dari APBN
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menyiapkan dana sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening massal bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan untuk lebih dari 200 juta masyarakat, dengan masing-masing rekening akan mendapatkan dana sebesar Rp50 ribu.
"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta (dolar AS) atau sekitar Rp11 T (triliun) lah," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Namun, Airlangga juga menyatakan bahwa ia belum dapat memastikan apakah anggaran tersebut sepenuhnya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026 atau dari APBN 2027. Ia menambahkan bahwa anggaran dan skema pembukaan rekening masih dalam pembahasan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," jelasnya.
