Jakarta - Joao Angelo de Sousa Mota, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, menolak untuk banyak berkomentar mengenai anggaran pengadaan kipas angin Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mencapai Rp 1,8 triliun. Ia menyatakan bahwa isu mengenai anggaran tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaganya. "Itu kan (kipas angin) sarana prasarana. Tapi kalau kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu. Kan biar kalian muatin dulu, biar ramai dulu, nanti saya jelasin satu kali kan selesai," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (23/7/2026).
Joao menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyebutkan pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun seperti yang ramai dibicarakan di media sosial. Ia juga memberikan tanggapan mengenai kritik yang dilayangkan oleh DPR dalam rapat bersama Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, tetapi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut karena bukan dirinya yang membahas anggaran tersebut. "Iya. Dia ngomong di mana sama siapa, kan yang ngomong yang suruh jelasin, masa saya suruh jelasin orang lain yang ngomong kok," tambahnya. "Pokoknya yang ngomong suruh jelasin, saya kan jelasin yang saya ngomong, yang saya tahu, gitu. Masak orang lain yang ngomong, saya yang jelasin. Saya nggak tahu apa yang dia bahas. Yang dibahas apa?"
Penjelasan Mengenai Tugas Agrinas
Joao menekankan bahwa ia tidak mengetahui detail mengenai penganggaran tersebut dan tidak ingin terlibat dalam kontroversi yang muncul. "Saya nggak tahu. Saya nggak tahu dia ngomong di mana, saya juga baca berita, saya lihat ini, ya sudah biarin saja orang nggak ada urusan sama saya, ngapain saya urusin," jelasnya. Ia juga menyatakan bahwa Agrinas ditugaskan oleh Prabowo untuk mengelola KDKMP selama dua tahun ke depan, yang mencakup pembangunan, pengadaan, dan pelaksanaan program tersebut. "Kan kita ditugaskan untuk mengelola selama dua tahun. Dari Pembangunan, pengadaan, dan menjalankannya selama dua tahun," ungkapnya.
Kontroversi Anggaran Kipas Angin
Sebelumnya, isu mengenai pengadaan kipas angin ini pertama kali diangkat oleh Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi pada Rabu (15/2) lalu. Ia mempertanyakan keabsahan proyek tersebut mengingat harga kipas angin yang dianggarkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar. "Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Lalu dari isu ini kami mencari informasi tapi kami tidak dapat satu informasi pun dari pemerintah adanya pengadaan ini. Kami juga informasi pihak-pihak terkait tidak berani jawab," kata Mufti dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya juga menyatakan bahwa pengadaan KDMP menjadi tanggung jawab Agrinas Pangan. "Mungkin kalau koperasi kan memang itu yang tanggung jawab si Agrinas kan. Kita hanya bayar cicilannya saja. Cuma manajemen segala macam di sana," jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/7).
