Ekspor minyak sawit Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan dari 31 juta ton pada tahun 2026 menjadi 26,5 juta ton pada tahun 2027. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi yang terjadi di tengah meningkatnya permintaan dalam negeri untuk program biodiesel B50.
Proyeksi Produksi dan Konsumsi
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyatakan bahwa kombinasi antara penurunan produksi dan peningkatan konsumsi domestik dapat menekan pasokan sawit untuk ekspor. Situasi ini berpotensi mengancam pendanaan program biodiesel yang selama ini bergantung pada pungutan ekspor. “Program biodiesel ini dibiayai dari pungutan ekspor. Kalau ekspor turun, dana yang tersedia juga akan semakin terbatas,” ungkapnya dalam konferensi pers menjelang The 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Jakarta pada 9 Oktober 2026.
GAPKI memperkirakan bahwa produksi minyak sawit pada tahun 2027 hanya akan mencapai 56,6 juta ton, yang merupakan penurunan sekitar 3,7% dibandingkan proyeksi 2026 yang mencapai 58,8 juta ton. Meskipun potensi produksi diperkirakan dapat mencapai 60 juta ton, stagnasi produktivitas selama lima tahun terakhir menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, lambatnya peremajaan kebun sawit rakyat akibat masalah legalitas lahan di kawasan hutan juga menghambat peningkatan produksi. Risiko El Nino di beberapa daerah turut menjadi ancaman bagi hasil perkebunan.
Sementara itu, konsumsi minyak sawit domestik diproyeksikan akan meningkat sebesar 11% menjadi 30 juta ton pada tahun 2027. Kebutuhan biodiesel diperkirakan akan naik dari 14,7 juta ton pada 2026 menjadi 17,4 juta ton pada 2027. Pemerintah telah menerapkan B50 secara nasional sejak 1 Juli 2026 dan menargetkan penerapan penuh di seluruh titik penyaluran pada 1 Oktober 2026.
Tantangan Pendanaan dan Kebijakan
GAPKI mengingatkan bahwa meningkatnya penyerapan sawit untuk biodiesel dapat menjadi masalah jika produksi tidak tumbuh sebanding. Pendanaan program tersebut bergantung pada pungutan ekspor yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak April 2026, subsidi biodiesel tidak diperlukan karena harga minyak fosil lebih tinggi dibandingkan minyak sawit. Namun, GAPKI menilai kondisi ini tidak dapat dijadikan acuan untuk jangka panjang.
Apabila harga minyak sawit kembali lebih mahal daripada solar, kebutuhan subsidi biodiesel berpotensi meningkat dan dapat membebani dana BPDP. Oleh karena itu, asosiasi ini mengusulkan agar kebijakan mandatori biodiesel dibuat lebih fleksibel dengan mempertimbangkan perbandingan harga antara minyak sawit dan minyak fosil. Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa pendanaan B50 masih aman. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada bulan Juli lalu menegaskan bahwa pembiayaan program tersebut melalui BPDP tetap stabil, dengan proyeksi dana program B50 dapat mencapai Rp32,3 triliun, meskipun belum ada kepastian mengenai potensi kenaikan pungutan ekspor.
Di tengah tantangan pasokan, pasar ekspor sawit Indonesia juga menunjukkan pergeseran. Pada Agustus 2026, ekspor ke Uni Eropa mengalami penurunan sebesar 160 ribu ton atau 44% dibandingkan bulan Juli. Sebaliknya, ekspor ke Pakistan meningkat sebesar 265 ribu ton atau 113%. Namun, secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2026, ekspor ke Pakistan masih turun 1,7%, Uni Eropa turun 0,4%, dan India merosot 20,2%. Di sisi lain, ekspor ke China meningkat sebesar 24,7%.
Eddy menambahkan bahwa pelaku pasar di Eropa dan India mulai mempertanyakan kebijakan mandatori biodiesel Indonesia karena khawatir pasokan minyak sawit di dunia akan berkurang. Sebagai produsen dan konsumen terbesar minyak sawit global, kebijakan domestik Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pasar internasional. Data dari GAPKI menunjukkan bahwa produksi CPO dan PKO hingga Agustus 2026 mencapai 40,997 juta ton, meningkat 5,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Konsumsi domestik juga meningkat 6,81% menjadi 17,523 juta ton, dengan penyerapan biodiesel mencapai 9,206 juta ton.
Stok akhir Agustus tercatat sebesar 2,214 juta ton, masih di bawah kisaran ideal antara 3,5 juta hingga 4 juta ton untuk luas perkebunan yang mencapai hampir 17 juta hektare. Berbagai tantangan ini akan menjadi topik pembahasan dalam IPOC 2026 yang akan berlangsung pada 11-13 November di Bali International Convention Center, Nusa Dua, dengan tema "Palm Oil in a Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience."
