Argentina menuduh bahwa sebuah kapal perang Inggris telah melakukan perjalanan ilegal ke perairan mereka hanya beberapa jam setelah tim nasional Argentina meraih kemenangan atas Inggris dalam semifinal Piala Dunia 2026. Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Quirno, menyatakan bahwa Angkatan Laut Kerajaan Inggris telah melakukan pelanggaran militer di perairan Argentina.
Menurut laporan yang dikutip dari The Independent, Quirno mengklaim bahwa HMS Medway telah memasuki perairan Argentina pada awal bulan Juli tanpa memberikan pemberitahuan resmi kepada pemerintah setempat. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa nota protes resmi telah disampaikan ke kedutaan Inggris untuk menyatakan penolakan yang kuat terhadap tindakan tersebut.
Pernyataan Resmi dari Inggris
Namun, pihak Kantor Perdana Menteri Inggris membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa mereka telah memberi tahu Argentina mengenai rencana perjalanan HMS Medway, yang merupakan bagian dari kunjungan logistik rutin ke Chili. Juru bicara perdana menteri menjelaskan, "Faktanya adalah kami telah memberi tahu pemerintah Argentina sebelumnya tentang kunjungan logistik rutin HMS Medway ke Chili antara tanggal 5 dan 8 Juli untuk mendukung operasi survei Antartika Inggris yang akan mengirimkan persediaan dan perlengkapan penting untuk mendukung penelitian ilmiah di Antartika. Angkatan Laut Kerajaan selalu beroperasi sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional."
Ia juga menambahkan bahwa transit dari Kepulauan Falkland ke Chili dilakukan melalui rute yang paling langsung, dengan mempertimbangkan faktor keselamatan operasional dan cuaca untuk memastikan pengiriman tepat waktu.
Kontroversi Pasca Pertandingan
Insiden ini terjadi setelah para pemain Argentina menimbulkan kontroversi dengan mengangkat spanduk bertuliskan 'Las Malvinas son Argentinas', yang berarti 'Kepulauan Falkland adalah milik Argentina', setelah mereka mengalahkan Inggris 2-1 pada Rabu malam, 15 Juli. Ketegangan politik antara Argentina dan Inggris terkait Kepulauan Falkland terus berlanjut, yang pernah memicu konflik bersenjata pada tahun 1982 setelah Argentina menginvasi pulau-pulau tersebut.
Buenos Aires telah berulang kali mengklaim kedaulatan atas Falkland, yang terletak sekitar 8.000 mil dari Inggris dan 300 mil dari daratan Argentina. Menjelang pertandingan, Wakil Presiden Argentina, Victoria Villarruel, menggambarkan Inggris sebagai 'penyerbu' dan 'pembajak' dalam konteks persiapan pertandingan. Ia juga mencuitkan pesan kemenangan setelah pertandingan, menyatakan, "ini bukan sekadar pertandingan biasa," disertai video yang menunjukkan tentara Argentina.
Setelah pertandingan, Villarruel membagikan gambar para pemain yang memegang spanduk tersebut, dengan pesan yang diterjemahkan menjadi: "Kepulauan Falkland adalah milik Argentina! Mereka melarang membawa spanduk itu ke stadion dan lupa bahwa kami membawa mereka dalam darah dan hati kami."
Sementara itu, Menteri Perdagangan Peter Kyle menganggap spanduk tersebut "sama sekali tidak pantas" dan mendesak FIFA untuk menyelidiki insiden itu. Ia menegaskan, "Politik seharusnya menjauh dari sepak bola. Itu adalah prinsip yang sangat jelas dari Piala Dunia, tetapi konsekuensi apa pun yang timbul dari itu sekarang menjadi keputusan FIFA."
Ketika ditanya tentang spanduk tersebut, Downing Street merujuk pada pernyataan juru bicara perdana menteri yang menegaskan posisi Inggris mengenai Kepulauan Falkland. Mereka menyatakan bahwa penduduk pulau telah berulang kali menyatakan keinginan untuk tetap menjadi wilayah Inggris dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri adalah yang terpenting.
Argentina, yang merupakan juara bertahan, berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Atlanta. Para penggemar Argentina merayakan kemenangan tersebut dengan antusias, dengan beberapa di antaranya terlihat memegang spanduk bertuliskan 'Las Malvinas son Argentinas'. Spanduk tersebut sampai ke tangan para pemain, yang mengangkatnya sambil merayakan kemenangan mereka. Namun, mereka mungkin menghadapi kemungkinan tindakan disiplin dari FIFA karena melanggar aturan yang melarang pesan politik di lapangan.
Pihak Downing Street dan Kementerian Pertahanan Inggris telah dihubungi untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai situasi ini.
