Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengangkat tema persatuan bangsa dalam pidatonya pada peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda yang berlangsung pada Rabu, 28 Oktober. Dalam siaran video, Dasco menyatakan bahwa deklarasi Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928 bukanlah hasil kesepakatan dalam berbagai hal, melainkan kesepakatan dalam satu hal yang fundamental, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa.
Pentingnya Kesepakatan Bersama
“Mereka tidak sepakat dalam segala hal, tetapi mereka sepakat tentang suatu yang lebih penting: tanah air yang satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan Indonesia,” ungkap Dasco, yang didampingi oleh dua pimpinan DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurizal dan Saan Mustopa. Ia menekankan bahwa para pemuda pada masa itu tidak menunggu kondisi yang mudah untuk bersatu. Mereka menyadari bahwa masa depan tidak dapat diperjuangkan secara terpisah.
“Itulah keberanian politik generasi 1928, menempatkan cita-cita bangsa di atas batas kelompok, dan keberanian semacam itu kembali dituntut dari kita hari ini,” tambahnya. Dasco juga mencatat bahwa saat ini dunia sedang menghadapi ketidakpastian dalam aspek geopolitik dan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa ketegangan di Timur Tengah telah berdampak luas, mulai dari harga energi hingga inflasi, yang akhirnya berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Tantangan yang Dihadapi Indonesia
Dasco berpendapat bahwa persaingan antara kekuatan besar, perebutan teknologi, dan perubahan arah perdagangan global semakin mempersempit ruang bagi negara-negara yang tidak siap. Di Indonesia sendiri, terdapat berbagai tantangan seperti dinamika di Laut Cina Selatan, keamanan pelayaran, kejahatan lintas batas, dan ancaman siber. Selain itu, bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, asap lintas batas, banjir, serta cuaca ekstrem juga menjadi masalah yang harus dihadapi.
“Karena itu, persatuan tidak boleh berhenti menjadi semboyan. Ia harus menjelma menjadi kemampuan negara dalam mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil,” tegas Dasco. Pada kesempatan yang sama, masyarakat Indonesia, termasuk mahasiswa, juga turun ke jalan untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, seperti penetapan status bencana nasional dan penuntasan integrasi tata kelola lahan.
Para demonstran juga menuntut pemerintah untuk mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berpihak pada rakyat dan menghentikan pemborosan untuk kepentingan politik praktis. Selain itu, mereka meminta penurunan biaya pendidikan dan akses layanan dasar yang merata serta penghentian penyalahgunaan kekuasaan.
Pemerintah, dalam menanggapi aksi tersebut, menyatakan siap untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran, yang dilakukan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
